Tersandung dugaan korupsi, Mantan Kadis Perhubungan Binjai diadili di PN Medan

MITRAPOL.com, Medan – Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Syarial SH (60) disidangkan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara Rp 388.978.739.

Persidangan beragendakan pembacaan dakwaan jaksa berlangsung secara virtual di ruang Cakra II Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (21/2/2022)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Binjai Ilmi Akbar dalam dakwaannya menyebutkan, selaku Kadis Perhubungan, terdakwa juga berperan sebagai Pengguna Anggara (PA) pada kegiatan pengadaan barang dan jasa.

“Terdakwa bersama-sama dengan Juanda Prastowo (DPO) dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara,” sebut JPU.

Dikatakan, terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal di Dinas Perhubungan Kota Binjai .

Lantas mengangkat Juanda Prastowo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengangkat Sarjiyana dan Budi Triswoyo, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan mengangkat Dian Amperansyah sebagai Pejabat Pengadaan.

Kacaunya, kegiatan pengadaan tidak dilaksanakan saksi Dian Ampreansyah, tapi dilaksanakan saksi Juanda Prastowo, termasuk menyiapkan pemberkasaan pengadaan CCTV PTZ.

Kemudian persiapan lahan dan kantor UPTD BRT, belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus serta pengadaan video Wall Controller dan pengadaan contiener

Lebih kacaunya lagi, terdakwa Syarial tidak mengetahui proses penyusunan dokumen perencana kegiatan-kegiatan tersebut, dan menyerahkan sepenuhnya tanpa pengawasan kepada Juanda Prastowo.

Lebih lanjut, Juanda Prastowo mengundang dua perusahaan penyedia, CV. Agata Mulia dan CV. Tunas Mulia, namun hanya sekadar nama untuk mempermudah Juanda Prastowo bermain sendiri.

Uniknya, terdakwa tidak mengetahui penandatanganan kontrak kerja antara PPK dengan CV. Agata Mulia dan CV. Tunas Mulia mengenai pengadaan tahun 2019.

” Terdakwa hanya menerima dokumen kontrak tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak terkait,” ungkap JPU.

Semakin kacau lagi, terdakwa tidak pernah pernah memeriksa administrasi pembelian barang-barang, sekaligus tidak pernah memeriksa barang yang dibeli. Terdakwa hanya memeriksa dokumen hasil pekerjaan yang sudah selesai.

Menurut JPU, terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran dan Kepala Satuan Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Binjai sesuai dengan tupoksinya.

“Terdakwa yang tidak mengawasi tindakan PPK serta tidak menerima barang secara nyata, sehingga memudahkan Juanda Prastowo dalam melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan barang dan jasa” jelas JPU.

Berdasarkan Penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ditemukan kerugian negara sebesar Rp 388.978.739

Terdakwa diancam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KUHPidana.

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim menunda persidang hingga pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi (keberatan atas dakwaan) penasehat hukum terdakwa. (ZH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.