Terbukti Korupsi DD dan ADD, Kades Kutatonggal Kabupaten Karo divonis 2 tahun penjara

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Andreas Tarigan (47) selaku Kepala Desa (Kades) Kutatonggal Kec. Namanteran Kabupaten Karo divonis 2 tahun penjara, karena terbukti korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2016

Selain itu, terdakwa juga didenda Rp 50juta subsider 3 bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Ro 158.929.910 subsider 6 bulan penjara.

Putusan itu disampai majelis hakim diketuai Eliwarti yang bersidang secara virtual di ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (21/2/2022).

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.158.929.910.

Perbuatan terdakwa, sebut majelis hakim, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) b UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan JPU Mora Sakti dari Kejari Karo yang menuntut terdakwa 4,5 tahun penjara, denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, dan diwajibkan membayar uang pengganti  Rp. 158.929.910, subsider 1 tahun penjara.

Mengutip dakwaan, peristiwanya, September sampai Desember 2016. Desa Kutatonggal Kec. Namanteran Kab. Karo mendapat Dana Desa (DD) sebesar Rp. 585.973.000, dan mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 239.109.000.

Selain itu, desa yang dipimpin terdakwa juga mendapatkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA 2016 sebesar Rp. 9.845.000, plus tahun 2015 masih terdapat Silpa Rp. 182.088.790.

Sehingga jumlah keseluruhan dana yang dikelola oleh Desa Kutatonggal TA. 2016 sebesar Rp.1.017.015.790.

Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dana itu digunakan untuk kegiatan belanja modal sistem informasi desa, belanja barang sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida dst.

Terkait dengan berbagai kegiatan itu, terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang tidak semestinya, bahkan ada kegiatan fiktif.

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditemukan kerugian negara sebesar Rp 158.929.910.

 

 

Pewarta : ZH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.