Diduga langgar UU No 4 Tahun 2020, PT. MJM bisa terkena pasal pidana

MITRAPOL.com, Lebak Banten – PT Mitra Jaya Mining (MJM) pelaku usaha tambang minerba pasir di Desa Ciginggang Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Banten diduga telah melakukan pelanggaran hukum atas Undang-undang no 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang tambang minerba.

Pada Pasal 158 hingga 164 UU Minerba, disebutkan sanksi pidana bagi perusahaan tambang minerba yang tidak memiliki dokumen perizinan dapat di pidana. Sebagimana sanksi pidana pasal 158 dapat di pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp 100. 000.000.000 ( seratus milyar rupiah).

Selain itu dapat disita atau dirampas aset barang yang di gunakan sebagai alat untuk melakukan penambangan dan keuntungan dari hasil penjualan barang minerba tersebut.

Hal itu dikatakan Herdi Sudrajat Ketua Tim investigasi pencari fakta Badak Banten Perjuangan (BBP) DPC Kabupaten Lebak Banten kepada media Mitrapol di Rangkasbitung.

Lebih lanjut Herdi Sudrajat mengatakan bahwa selain dapat di pidana atas pelanggaran undang-undang minerba, PT. MJM juga bisa terkena sanksi hukum atas penggunaan solar non dokumen. Karena di lokasi tambang ditemui banyak drigen yang diduga berisi solar subsidi dari SPBU.

Pihak manajemen perusahaan PT MJM selain dapat di pidana atas pelanggaran UU minerba, juga di pidana tentang menggunakan solar subsidi dalam usaha penambangan pasirnya.

Management PT. MJM sendiri mengaku belum memiliki dokumen perizinan berdasarkan Undang-Undang Minerba, baru sebatas surat rekomendasi dari Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Lebak, dan mengakui adanya penggunaan Solar dari SPBU dan Industri.

“Sudah lama pihak kami mengajukan perizinan, namun baru sebatas surat rekomendasi dari Dinas PTSP Kabupaten Lebak, kami gunakan Solar SPBU dan Solar industri,” ujar Iip Wakil Direktur PT. MJM saat di konfirmasi media Mitrapol belum lama ini.

Pewarta : Eli sahroni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.