Belum ada kepastian,Ormas GEMPAR cabut surat Permohonan RDP dengan DPRK Simeulue

MITRAPOL.com, KabSimeulue – Terkait Surat permohonan RDP yang dilayangkan Ormas GEMPAR beberapa waktu lalu ke DPRK Simeulue sampai saat ini blm terlaksana, Ketua dan wakil ketua Ormas GEMPAR mencabut surat permohonan RDP tersebut dari DPRK Simeulue.Senin (21/03/222).

Ketua GEMPAR “Zulhamzah” menjelaskan kami akan melakukan RDP jalanan Dengan melakukan aksi damai di depan gedung DPRK Simeulue dalam waktu dekat ini untuk menuntut janji DPRK Simeulue, selain itu kami akan melakukan aksi damai di depan kantor Kejari Simeulue untuk meminta Kejari Simeulue mengungkap aktor dibalik kasus 12,8 milyar.

Zulhamzah juga mengatakan kepada media Mitrapol bahwa adapun poin poin yang tercantum dalam surat permohonan RDP tersebut adalah:


1. Proses pabrik kelapa yang berada di Alus Alus Kecamatan Teupah Selatan.
2. Kasus pengadaan lahan irigasi desa Sigulai kecamatan Simeulue Barat.
3. Persoalan kebun kelapa sawit berserta asetnya.
4. Penggunaan ijazah palsu / IJP oleh beberapa oknum pejabat di lingkungan Pemkab Simeulue.
5. Realisasi dana covid 19 kabupaten Simeulue.
6. Pelantikan kepala Baitulmal yang tidak sesuai SK.
7.Kinerja dan pansus DPRK Simeulue di akhir 2021.
8. Proses video amoral yang diduga dilakukan oknum Bupati Simeulue tentang kepastian hukumnya sesuai dengan janji dari pihak DPRK Simeulue pada RDP sebelumnya.

Lanjut Ketua Gempar mengatakan namun sayang, RDP belum bisa dilaksanakan DPRK Simeulue dikarenakan msh ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, terkait dengan pabrik Kelapa PT.GEI yang berada di Babang dan kerusakan lingkungan di Sigulai yakni untuk tugas pokok lembaga DPRK mengawasi untuk tidak terjadinya tabrakan melawan hukum dari pengusaha pengusaha ilegal yang tidak memenuhi syarat syarat yang diperuntukan untuk pekerjaan tersebut. jelas zulhamzah.

Ketua DPRK Simeulue Irwan Suharmi menjelaskan kepada media ini di ruang kerjanya bahwa DPRK Simeulue saat ini masih mempersiapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Rencana Kegiatan Tahunan(RKT), maka pembahasan RDP bersama GEMPAR belum sempat dibahas di DPRK Simeulue.

Lanjut Irwan Suharmi mengatakan mohon dimaklumi DPRK Simeulue hari ini masih membahas AKD dan RKT, kalau AKD sudah terbentuk baru kita bisa bahas terkait permohonan RDP, tutup Irwan Suharmi.

Pewarta : Hendra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.