Pengusaha Ayam Potong di Poris Gaga Baru diduga tidak miliki ijin, Dinas terkait dipinta tindak tegas

MITRAPOL.com, Tangerang – Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Tangerang diminta menidak tegas keberadaan Perusahaan Ayam Potong yang berada di Kawasan Industri Daan Mogot Km 19, 8 Kota Tangerang yang dikeluhkan oleh pemilik pabrik sekitarnya.

Pasalnya kegiatan usaha Pemotongan Ayam yang ada dilokasi tersebutu diduga tidak memiliki ijin usaha dari pihak Pemerintah Kota Tangerang.

Perlu diketahui, menurut informasi di lapangan, kegiatan usaha Pemotongan Ayam tersebut sangat mengganggu pabrik-pabrik yang ada disekitar wilayah,

Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, menurut pekerja Gubuk tempat penampungan Ayam itu menjelaskan bahwa Lapak ini yang bertanggung jawab adalah RT Gani.

“Mas yang bertanggungjawab dengan keberadaan usaha Ayam ini Pak Gani RT, dia yang mengurus semuanya, yang punya usaha Ayam lagi di kampung, saya adik yang punya usaha Ayam ini, namun yang urus kalau ada apa apa si Gani RT,” bebernya.  Sabtu (02/04/22)

“Keberadaan usaha Ayam ini sudah berjalan 3 Tahun kurang Lebih dan, untuk ijin usaha sudah ada SKU dari pihak kelurahan Poris Gaga Baru,” kata Gani saat dikonfirmasi awak mitrapol.

Di tempat terpisah, menurut sudut pandang dari Abdul Malik, pengamat kinerja pemerintah dari warga sipil, seharusnya pihak pemerintah Kota Tangerang menghentikan kegiatan tersebut, jangan dibiarkan seolah mendukung usaha ilegal, kalau kita lihat dalam kegiatan tersebut diduga tidak memiliki izin apapun, jelasnya.

Pasal 36 ayat 1 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal itu menjelaskan setiap usaha atau kegiatan yang memenuhi kriteria tertentu wajib memiliki izin lingkungan. Usaha yang harus memenuhi izin lingkungan adalah kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL dan wajib UKL UPL keseluruhannya meliputi izin lokasi, IMB, izin lingkungan dan izin usaha atau izin kegiatan.

Terus kita lihat juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (“UU 18/2009”). Dalam UU 18/2009 dikenal Izin Usaha Peternakan, yakni izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang wajib dimiliki oleh perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu lihat Pasal 29 ayat (3) UU 18/2009.

“Lalu nunggu apal agi, pihak Pemkot Tangerang sudah seharusnya menindaklanjuti usaha Ayam ilegal ini karena jelas merugikan dari segi apapun,” tutup Abdul Malik, pengamat kinerja pemerintah dari kalangan Warga Sipil, saat dimintai tanggapannya.

 

Pewarta : Shem Mitrapol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.