Kasus korupsi pengadaan Sapi di Asahan, Direktur CV BSP divonis 5 Tahun Penjara

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Direktur CV. Bangkit Sah Perkasa (BSP) Muhammad Sahlan (38) dihukum penjara 5 tahun, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan sapi di  Kabupaten Asahan.

Putusan pidana itu disampaikan majelis hakim diketuai Bambang Joko Winarno dalam persidangan di ruang Cakra-9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (4/4/2022).

Selain menghukum 5 tahun penjara tanpa perintah segera ditahan, terdakwa Muhammad Sahlan juga didenda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, dan diwajibkan membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 138 juta subsider 1 tahun penjara.

Dalam persidangan yang dihadiri terdakwa Muhammad Sahlan dan penasehat hukumnya, majelis hakim mengatakan tidak sependapat dengan JPU Kejari Asahan Roi Baringin Tambunan dkk.

Terdakwa Muhammad M.Sahlan, sebut majelis hakim, terbukti bersalah bersama-sama dengan Nina Syahraini, S. St. Pi (37) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kab. Asahan TA 2019.

Namun putusan terhadap Nina Syahraini tidak lagi dibacakan oleh majelis hakim, sebab tuntutan dinyatakan gugur, dikarenakan terdakwa Nina meninggal dunia.

Menurut majelis hakim, terdakwa M.Sahlan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Putusan majelis hakim berbeda jauh dengan tuntutan JPU yang menuntut M. Sahlan dengan pidana penjara 6,5 tahun, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan dan dibebankan membayar uang pengganti Rp. 615.926.429 subsider 3,5 tahun penjara.

Sedangkan Nina Syahraini dituntut 5,5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan, tanpa dibebani uang pengganti kerugian negara. Namun tuntutan itu dinyatakan gugur, sebab Nina meninggal dunia.

Menurut JPU dalam dakwaannya, kegiatan pengadaan sapi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kab. Asahan TA 2019, telah terjadi penyimpangan dan tindak sesuai dengan kontrak.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Sumut ditemukan kerugian negara Rp. 615.926.429,-

 

 

Pewarta : ZH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.