Perusahaan pemilik HGU versus Masyarakat Nagan Raya, Pak Bupati ada dimana…?

Ilustrasi by google

MITRAPOL.com, Kabupaten Nagan Raya Aceh – Perkebunan Kelapa Sawit di Nagan Raya begitu luasnya, baik milik masyarakat maupun milik perusahaan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU).

Kelapa sawit menjadi primadona di Kabupaten Nagan Raya tersebut, apalagi saat ini harganya yang luar biasa melejit tinggi sehingga banyak juga orang yang tergoda, walaupun dengan cara yang salah dan menyalahi aturan untuk berbisnis kelapa sawit tersebut.

Diduga banyaknya perusahaan-perusahaan HGU yang patut diduga telah merampas hak masyarakat melalui kekuasaan dan uang, sangat memperburuk keadilan hukum untuk masyarakat Nagan Raya…?

Banyaknya pemilik HGU nakal yang telah merampas tanah masyarakat dengan cara memakai oknum Aparat Penegak Hukum, bahkan perusahaan HGU nakal itu dengan terang-terangan tidak melakukan kewajibannya, seperti pembentukkan kebun plasma untuk masyarakat sekitar yang telah diatur oleh Pemerintah, bahkan dana CSR beberapa perusahaan HGU itu terkesan tidak transparan, limbah pabrik kelapa sawit juga tidak terjaga sehingga lingkungan sekitar perusahaan menjadi rusak.

Masyarakat Nagan Raya berharap jika Bapak Kapolri segera menurunkan teamnya ke Kabupaten Nagan Raya dikarenakan sesuai dengan atensi Presiden Republik Indonesia,Bapak Ir.Joko Widodo dalam hal pemberantasan mafia tanah.

Masyarakat berharap juga kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) agar dapat mengukur ulang titik koordinat perusahaan-perusahaan HGU di Nagan Raya, setelah itu perusahaan HGU tersebut harus di wajibkan membuat tapal batas agar tidak terjadi sengketa lahan dengan masyarakat setempat nantinya, karena saat ini ada beberapa perusahaan nakal yang terindikasi telah melewati batas HGU miliknya, sudah tidak sesuai lagi dengan luas HGU yang telah Pemerintah berikan kepada perusahaan tersebut sehingga para oknum perusahaan itu secara brutal melakukan perampasan tanah milik masyarakat sekitarnya, ada juga Perusahaan yang khusus membawa oknum aparat untuk menakut-nakuti masyarakat dalam hal sengketa tanah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terkesan tutup mata dalam hal ini ujar beberapa warga kepada Media Mitrapol dengan nada kecewa.

Akankah Aparat Penegak Hukum dan KPK dapat memberikan keadilan hukum kepada masyarakat

Nagan Raya dengan melakukan pemberantasan Mafia Tanah…?

Dimanakah Bupati Nagan Raya dalam permasalahan tersebut…?

Media Mitrapol masih menunggu konfirmasi dari pihak – pihak terkait dalam pemberitaan ini.

 

 

Pewarta : T. Indra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.