Ketua DPRD dan Sekda diduga lakukan Kong Kalikong dalam Anggaran Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan

MITRAPOL.com, Cirebon Jabar – Pasca Grudug kantor Kecamatan Pelumbon oleh LSM Penjara, Ketua LSM Penjara Drs. H. Agus Suratman, kini melayangkan surat permohonan Audensi yang di layangkan kepada Ketua DPRD Kab. Cirebon Moh. Lutfi. Surat di layangkan sejak Hari Kamis tanggal 14 April 2022.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua LSM Penjara Drs. H. Agus Suratman atau yang akrab di sapa Agus saat di temui Media di Kantor Sekretariat LSM Penjara yang beralamat di Jln. Raya Klangenan No 31 Desa Serang Kec. Klangenan Kab. Cirebon Jawa Barat, Sabtu (16/4/22).

Agus mengatakan, berdasarkan pantauan dari tim investigasi, Program pembinaan tentang wawasan kebangsaan, hingga saat ini masih berjalan, sehingga menurut Agas perlu disikapi dengan meminta audensi kepada Ketua DPRD dengan menghadirkan Sekda selaku ketua tim penganggaran yang meloloskan anggaran.

Masih menurut Agus, pihaknya tidak mempersoalkan materi program terkait dengan wawasan kebangsaan, yang ia persoalkan adanya dugaan kong kalikong antara Ketua DPRD dan Sekda, terkait program yang bersifat Top-Down bermuatan politik, bukan Bottom-up yang bersifat usulan dari bawah atau dinas terkait seperti dari Kesbangpol yang membidangi tentang wawasan kebangsaan, sebab pembinaan tentang wawasan kebangsaan adalah merupakan liding sektor dari Kesbangpol, sehingga pelaksana tehnis pemberi materi harusnya dinas terkait, bukan dari DPRD.

DPRD harusnya bukan menjadi pemain, tapi menjadi pengawas pengguna anggaran, agar di dalam pemerintahan ada keseimbangan sesuai dengan tiga pilar trias politika, yang masing-masing memiliki tupoksi yang tidak bisa saling intervensi agar tidak terjadi penyalah gunaan kekuasaan, ” tutur Agus.

Ketua LSM Penjara Drs. H. Agus Suratman

Agus menduga Sekda dan Ketua DPRD melakukan kong kalikong dalam penyusunan anggaran terkait dengan Program Wawasan kebangsaan hingga munculnya Dokumen Penggunaan Anggara (DPA).

DPA yang seharusnya diusulkan oleh eksekutif dalam hal ini Badan Kesbangpol, namun pada kenyataannya muncul DPA berdasarkan inisiator Ketua DPRD, sehingga pelaksanaan secara teknis di lapangan adalah anggota DPRD, bukan eksekutif dinas terkait yang membidangi bekerja sama dengan Kesbangpol,” tegas Agus.

Agus mengatakan DPRD sebagai Wakil Rakyat, seharusnya berperan sebagai wakil rakyat sehingga setiap kebijakannya mengacu kepada aspirasi rakyat, bukan aspirasi berdasarkan kebutuhan kelompok anggotanya.

“Coba bayangkan, di saat pandemi covid-19, infrastruktur jalan banyak yang hancur, minyak goreng mahal, rakyat kesusahan menghadapi dampak pandemi dan ekonomi gelobal, namun justru DPRD malah membuat program yang mencederai perasaan, rakyatnya. tidak memiliki kepekaan sosial kepada rakyatnya,” seharusnya DPRD pekah. Tegas Agus.

“Menjadi tidak berbanding lurus antara Tugas Dewan sebagai wakil rakyat dengan keinginan rakyatnya, palah membuat program yang justru jauh dari kepentingan rakyat. Jelas ini program ugal-ugalan,” kata Agus.

“Menurut saya ini merusak tata kelola pemerintahan yang sangat-sangat bertentangan dengan ilmu ketata negaraan, karena kewenangan eksekutif benar-benar di kangkangi oleh Dewan,” pungkas Agus.

Hal senada di sampaikan oleh Ketua Bidang Investigasi LSM Penjara H. Rahmat Hidayat yang akrab di sapa Rahmat.

Ia mengatakan, program pembinaan tentang wawasan kebangsaan itu sangat bagus, dan kami sangat setuju, namun jika di awali dengan cara yang salah, maka hasilnya menjadi tidak baik, sehingga pihaknya menuntut agar program tersebut di evaluasi dan di hentikan secara keseluruhan, kemudian anggaran tersebut di kembalikan ke Kas Daerah, dan diperuntukan untuk program yang menyentuh rakyat, seperti komoditas pangan murah yang saat ini sangat di butuhkan oleh warga masyarakat Kab. Cirebon.

“Untuk itu, kami meminta audensi kepada Ketua DPRD dengan menghadirkan Sekda selaku ketua tim penganggaran, agar ada transparansi publik, biar menjadi gamblang dan publik nanti yang akan menilainya,” ungkap Rahmat.

 

 

Pewarta : Darto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.