Jeleknya infrastruktur di Pandeglang, Sekjen JPMI geram dan akan datangi Bupati dan DPRD

MITRAPOL.com, Pandeglang Banten – Sering munculnya pemberitaan di Media Sosial (Medsos) tentang pembangunan infrastruktur di daerah Pandeglang, Sekjen Nasional Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (JPMI) Iding Gunaidi merasa geram dan menyorotinya.

Salah satu Contoh berita yang beredar di beberapa media dengan judul “Masyarakat Desa Bulagor merasa belum merdeka apakah harus demo”, ia memahami karena se-Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang adalah infrastrukturnya yang menghubungkan ke desanya sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda akan segera dibangun, Sabtu (23/4/2022)

“Padahal pada setiap kampanye calon pemimpin kepala daerah selalu menyampaikan visi dan misinya mengedepankan tentang pembangunan, namun akhirnya beda halnya, seharusnya pembangun setidaknya acuan terdepan adalah good goverment, dimana hal ini menjadi kunci keberhasilan terhadap daerah dalam proses pembangunan daerah yang dipimpinnya, hal ini berkenaan dengan kebijakan – kebijakan strategis yang harus diambil dan dipertanggung jawabkannya,” papar Gunadi.

Lanjutnya, saya nilai hal tersebut diduga banyaknya kebokbrokan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pandeglang, yang jauh daripada Good Goverment, maupun di wilayah legislatif sebagai lembaga Kontrol Kinerja Pemerintahan dan Eksekutif sebagai yang menjalankan tata kelola pemerintahan.

Menurut saya ini sudah bukan sebuah rahasia lagi, kalau pada kenyataannya proses berkenaan dengan posisi pejabat telah berubah menjadi transaksional yang tidak lagi melalui mekanisme yang sesuai, kalau pun ada itu hanya sebagai instrument melegalkan proses promosi jabatan saja, hal ini terjadi disetiap tingkatkan dari tingkatan pusat hingga daerah, sebagai indikator banyak kepala daerah yang terjaring KPK akibat korupsi jual beli jabatan.paparnya.

Hal ini juga patut kita awasi karena diduga terjadi di kabupaten pandeglang, Bupati sampai hari ini belum melakukan atau mengangkat pejabat untuk mengisi kekosongan Dinas atau Badan yang telah lama kosong karena pejabat sebelumnya sudah pensiun, ” Saya Rasanya tidak terlalu sulit untuk melakukan hal itu. kecuali benar dugaan kalau mereka yang mau jadi pejabat harus membeli tiket dulu,” tandas Iding.

“Sebagai indikator mikro, posisi Kepala Dinas PERKIM yang sudah lebih dari 2 tahun ditinggal pensiun oleh H.Syarif sampe sekarang masih dijabat oleh Pelaksana tugas yaitu Asep Rahmat Yang masih menjabat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang. Sementara program Bupati Irna Narulita berkenaan dengan JAKAMNTULNYA, seharusnya diposisi kepala Dinas ini pemegang peran dalam menyusun dan melaksanakan program tersebut. Rasa tanggung jawab seorang Asep Rahmat akan lebih pada dinas PUPR dibanding pada dinas PERKIM. hal itu amat realistis sebagai orang Yang diberikan tanggung jawab.lanjutnya.

Masih papar Gunadi, Demikian juga posisi Sekda yang amat penting dan strategis dalam tata kelola pemerintahan. Sudah terlalu lama H.Taufik jadi Pelaksana Harian (PLH) setelah H.Peri pensiun. Ada apa dgn semua ini ?,Sementara proses mekanisme untuk posisi tersebut  belum pernah terdengar, kalaupun ada hanya sebatas kabar burung, jika tidak ditempuhnya proses mekanisme seleksi terbuka pemilihan Sekda di Kabupaten Pandeglang,” Ini sudah keluar dan melanggar Perpres No.3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekertaris Daerah,” jelasnya.

Sebagai lembaga Kontrol seharusnya DPRD juga tegas akan hal ini, Harus berkenaan dengan rasa tanggung jawab, bukan saja persoalan  annggaran, melainkan banyak hal-hal lain termasuk Pengawasan kinerja aparatur Sipil Negara yang ada dilingkungan Pemda Pandeglang, dan itupun menggambarkan bahwa DPRD pun diduga lemah dalam kinerja pengawasannya.

Untuk lebih mendapatkan kejelasan dalam hal ini saya dari JPMI sebagai Putra daerah Pandeglang akan medatangi Kantor DPRD untuk melakukan Audiensi/Hearing dengan DPRD dan Bupati Pandeglang secepatnya dalam waktu dekat ini, pungkas Iding Gunaidi.

 

 

Pewarta : RS/HS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.