Pemdes Desa Ledok Kecamatan sambong dan ingkar janji

MITRAPOL.com, Blora Jateng – Sidang gugatan di KIP melawan pemohon inisial G untuk meminta salinan DPA kegiatan desa Ledok kecamatan Sambong kabupaten Blora Jateng akhirnya dimenangkan oleh pemohon yang tergabung dalam wadah tim LIBAS (Lintas Batas) yang beranggotakan dari gabungan beberapa awak media di Blora Timur dan Bojonegoro Barat.

Bertempat di gedung KIP di Jl. Trilomba Juang No 18 Semarang, Sidang Ajudikasi pada terkait dengan sengketa informasi Publik pada 18/4/2022 antara pemohon G melawan kades Ledok akhirnya dimenangkan oleh G yang mana dalam hal ini adalah bagian dari Tim LIBAS.

Agenda selanjutnya adalah mediasi untuk penyerahan salinan DPA yang rencanana akan diserahkan langsung oleh kepala desa Ledok di Balai desa dengan catatan mengganti biaya foto copy beberapa berkas yang diminta oleh pemohon.

Penyerahan salinan foto copy Dokumen kegiatan desa yang rencananya diserahkan oleh kades Ledok tersebut gagal dan akhirnya diwakili oleh Sekdesnya Sidik menurut keterangan sekdes ibu kades ada acara mendadak dan diwakilkan pada saya,pungkasnya.Bahkan ketika reporter Mitrapol mencoba untuk menghubungi lewat sambungan seluler selalu ditolak dan di wa hanya dibaca dan tidak dibalas padahal sebelumnya bersedia dikonfirmasi untuk ketemu di balai desa.

Sekdes Ledok menyerahkan beberapa salinan pada 26/4/2022 dan berdalih masih belum semua dan nanti kuranganya akan segera diserahkan sedangkan dari pemohon berharap penyerahan berikutnya kalau bisa oleh kades langsung saja biar jadi jika ada pertanyaan bisa langsung terjawab oleh penanggung jawab anggaran dalam hal ini adalah kepala desa Ledok S.

“Kita sudah kirim surat melalui PPID sebanyak dua kali untuk desa Ledok dan tidak ditanggapi maka saya teruskan ke KIP Semarang karna merasa di sepelekan,padahal saya hanya minta keterbukaan informasi saja karena ada dugaan sisi gelapnya kalau bersih kenapa risih,” ucap G kepada reporter Mitrapol.

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Komisi Informasi Pusat (KIP) Arif A. Kuswardono mengatakan, pejabat publik bisa terkena sanksi jika tidak memberikan informasi publik.
Ia mengatakan, sanksi tersebut mulai dari demosi hingga penjara satu bulan atau membayar denda pidana sebesar Rp 5 juta.

“Kalau pejabat publik tidak menjalankan kewajibannya, dia bisa didemosi oleh atasannya. Artinya ada sanksi bahkan hingga diberhentikan,”

“Kecil (pidananya) cuma Rp 5 juta atau satu bulan penjara kepada pejabatnya. Tapi, jangankan satu bulan penjara, satu hari pun orang enggak mau. Itu sudah terjadi pada salah satu Camat.

 

 

Pewarta : Menco

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.