Kejati Aceh sambangi Wali Nanggroe bahas berbagai persoalan hukum

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Bambang Bachtiar, SH.,MH, menyambangi Pendapa Wali Nanggroe, Kamis (12/05) untuk bersilaturrahmi dengan Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, rombongan tiba di Meuligoe Wali Nanggroe sekitar pukul 10.00 WIB.

Kedatangan Kepala Kajati Aceh ini disambut oleh Wali Nanggroe Tgk. Malik Mahmud Al Haythar dan Muhammad Raviq selaku Staf Khusus Wali Nanggroe bidang luar negeri berlangsung di Aula pertemuan Meuligoe Wali Nanggroe Aceh,

Dalam pertemuan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Bambang Bachtiar, SH.,MH. memperkenalkan diri selaku Pejabat yang baru melaksanakan tugas di Aceh dan menjelaskan maksud kedatangan berkunjung ke Wali Nanggroe Aceh untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan rombongan dari Kejaksaan Tinggi Aceh yang ikut serta dalam kunjungan tersebut.

Hadir dalam kesempatan ini, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum yakni Djamaluddin, SH.,MH,
Asisiten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Rahmat Azhar, SH.,MH, Asisiten Bidang Intelijen yakni Mohamad Rohmadi, SH.,MH, Asisten Bidang Pembinaan, M.Rizal Sumadiputra, SH.,MH, serta kepala Bagian Tata Usaha Rachmadi, SH.

Wali Nanggroe Tgk. Malik Mahmud Al Haythar dan Muhammad Raviq selaku Staf Khusus Wali Nanggroe bidang luar negeri menyambut baik kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh beserta rombongan.

Sang Wali Nanggroe dalam kesempatan tersebut menjelaskan kondisi Aceh saat sekarang ini setelah menjalani 17 tahun setelah dilakukan perdamaian antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka(GAM), Wali Nanggroe Tgk. Malik Mahmud Al Haythar Nanggroe juga menjelaskan kondisi saat ini Aceh belum sesuai dengan yang diharapkan dan dicita-citakan baik secara ekonomi maupun secara kemajuan perkembangannya.

“Saat ini ekonomi Aceh masih sangat bergantung dengan daerah lain khususnya daerah tetangga yakni Medan atau Sumatera Utara, banyak kebutuhan masyarakat Aceh diproduksi di Medan dan dijual di Aceh dan Aceh dijadikan sebagai tempat pemasaran, demikian pula dengan hasil pertanian dari Aceh seperti padi secara ekonomi harganya diatur dan ditentukan dari daerah lain sebab sebelum petani memanen hasil pertaniannya telah terlebih dahulu dijual kepada orang lain yang berasal dari luar daerah Aceh sehingga pada saat panen petani Aceh tidak menikmati hasilnya dan tidak bisa ikut menentukan harga sebab harganya sudah ditentukan oleh pihak lain yang sudah terlebih dahulu membeli hasil pertaniannya,” ungkap Malik Mahmud.

Secara umum, disebutkan Aceh yang memiliki kekayaan dari hasil pertanian dan perikanan belum bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri.

Di dalam kegiatan Pemerintahan dalam hal Pembangunan juga banyak ditemukan hal yang janggal dimana dana Otsus yang diperuntukkan untuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Aceh tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara baik agar berguna bagi masyarakat Aceh sehingga dana tersebut dikembalikan lagi ke Pusat, padahal masyarakat aceh sangat membutuhkan dana tersebut untuk pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh, tambah Wali Nanggroe.

Dalam pertemuan silaturrahmi ini juga membicarakan mengenai penegakan hukum di Aceh, dimana Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh memberikan pernyataan bahwa Kejaksaan Tinggi Aceh saat ini menerapkan prinsip bukan untuk mencari perkara yang sebanyak-banyaknya dengan memenjarakan orang sebanyak-banyaknya tetapi bagaimana supaya memastikan bahwa di Aceh tidak terjadi permasalahan-permasalahan Hukum dan apabila permasalahan itu timbul tidak semuanya perkara akan di putus melalui jalur Persidangan

Terhadap perkara-perkara yang sederhana dapat dilakukan melalui Restorative Justice setelah dilakukan perdamaian di Desa, hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Pokok pemerintahan Aceh, dimana didalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat telah di atur bilamana terjadi permasalahan hukum di tingkat desa, Kepala Desa Bersama dengan Tuha Badan permusyawaratan Desa (BPD) dapat menyelesaikan dan memutus perkara di tingkat Desa tanpa harus melalui proses persidangan sehingga antara ketentuan yang diberlakukan di dalam Restorative Justice oleh Kejaksaan seiring dan sejalan dengan ketentuan di dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Dalam pertemuan tersebut Kejaksaan secara terbuka akan memberikan bantuan pelayanan Hukum kepada masyarakat bilamana di butuhkan dan dapat dilaksanakan di rumah Restorative Justice yang telah di buat di Desa Seluruh Aceh dan apabila Kepala Desa menemukan kesulitan atau kendala dalam menyelesaikan masalah di Desa dapat Meminta bantuan pelayanan Hukum kepada Kejaksaan serta ada wacana dilakukan kerja sama antara Wali Nanggroe dengan kejaksaan Tinggi Aceh dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), papar Bambang Bachtiar, SH.,MH.

 

 

Pewarta : Teuku Ridwan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.