YARA Langsa Desak Kajati Aceh segera periksa kembali kasus PT. PEKOLA

MITRAPOL.com, Kota Langsa Aceh – Ketua Yayasan Advolasi Rakyat Aceh (YARA) Langsa H A Muthallib, Ibr, SE,.SH,.M.SI,.M.KN, meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Bambang Bachtiar, SH, MH, untuk segera periksa kembali kasus dugaan Dugaan Korupsi Rp 4,75 Milyar, yang pernah dilaporlakan oleh Yayasan Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) dan telah diangkat oleh beberapa media, beberapa waktu yang lalu akan tetapi sampai saat ini belum di ketahui hasilnya, ucapnya.

Ketua YARA Langsa, meminta Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, agar segera melakukan pemeriksaan kembali kasus tersebut secara intensif terhadap Pimpinan PT. Pelabuhan Kota Langsa (PEKOLA), yang patut diduga telah terlibatnya beberapa oknum Pejabat di Pemko Kota langsa dan Pejabat di PT. Pekola sehingga keuangan Negara terindikasi mengalami kerugian besar dalam hal tersebut ujar H A Muthallib, Ibr, kepada sejumlah Wartawan di Langsa, Selasa ( 24/5/22).

Lebih lanjut H.Thallib, yang juga Dosen Fakultas Hukum Unsam menyebutkan, terkait dugaan korupsi dan indikasi terjadinya pencucian uang (Money Loundering) terhadap dana APBK Kota Langsa di tahun jamak, sebesar Rp 4,75 Milyar untuk dilakukan Penegakkan Hukum dengan tegak lurus dan terbuka untuk publik sehingga kasus tersebut tidak menjadi bola liar ditengah masyarakat, ujarnya.

“Jika ada indikasi mengarah ke bukti yang kuat dalam dugaan korupsi dan pencucian uang rakyat tersebut, Pihak Kejaksaan Tinggi Aceh sebaiknya segera, menetapkan tersangkanya atau sebalilnya, karena kasus itu dilaporkan oleh LASKAR sudah setahunan lamanya Ke Kajati Aceh akan tetapi belum ada progres dalam Penegakkan hukum ucapnya.

Menurut H Thallib, yang juga mantan Wakil Ketua PWI ACEH, saat ini tidak boleh lagi ada pihak yang masih bermain-main dengan anggaran daerah dan untuk bukti awal yang sudah diberikan oleh LSM LASKAR diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjutinya dengan pengusutan secara tuntas, sehingga kedepan akan menjadi pelajaran bagi pihak lainnya yang mencoba-coba “bermain” dengan uang rakyat, tegas H Thallib.

Kita terus kawal kasus ini sampai tuntas karena kita ketahui kasus ini sudah masuk ke tingkat penyelidikan di Kejati Aceh, banyak pihak menunggu kasus ini dapat di tuntuskan oleh penegak hukum ujar nya.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan oleh beberapa media online lokal maupun Nasional jika kasus ini sedang di tangani oleh tim penyidik Kejati Aceh.

Diduga ada pihak – pihak yang telah melakukan praktek KKN hasil di PT. Pelabuhan Kota Langsa (PEKOLA) tersebut ujar Ketua YARA Kota Langsa.

Data yang dihimpun, dalam melakukan dugaan korupsi dan pencucian uang milik rakyat ini, adalah dengan cara mengucurkan penyertaan modal dari dana APBK Langsa di tahun jamak sejak tahun 2013 kepada PT. PEKOLA, jauh hari sebelum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu memiliki badan hukum.

Lebih lanjut dikatakannya, jika berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pembangunan di Kota Langsa dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, sesuai bunyi Pasal (5) Qanun dimaksud, usia lahir Qanun No 09 tahun 2013 itu ujarnya.

Pemerintah Kota Langsa, telah melakukan penyuntikan dana untuk penyertaan modal yang bersumber dari dana APBK Langsa di tahun jamak untuk PT Pekola, secara bertahap.
Penyertaan Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Kota Langsa untuk PT. PELABUHAN KOTA LANGSA, yaitu :
• Rp.1.250.000.000,- Pasal 9 ayat (4) Qanun Nomor 09 Tahun 2013
• Rp.2.250.000.000,- Pasal 3 ayat a & b Qanun Nomor 08 Tahun 2014.

Anehnya, PT Pekola baru memiliki badan hukum beberapa tahun kemudian, sesuai akte pendirian PT. PELABUHAN KOTA LANGSA No. 34 pada Notaris Riza Octariana, SH di Langsa tanggal 11 Desember 2015, dan SK Kementerian Hukum dan HAM RI No : AHU 2472208.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Badan Hukum untuk PT. PELABUHAN Kota Langsa, artinya, PT. PELABUHAN Kota Langsa ketika dibentuk dengan Qanun Nomor 09 Tahun 2013, belum berbadan hukum (belum merupakan Perseroan Terbatas), karena tidak memiliki akte pendirian.

Pertanyaannya, uang milyaran rupiah yang bersumber dana dari APBK Langsa yang sudah di suntik ke PT Pekola sebelum perusahaan tersebut memiliki badan hukum, ditampung kemana dan digunakan oleh siapa ucap Ketua YARA Langsa.

Bahkan setelah keluar akte pendirian PT. PELABUHAN Kota Langsa No.34 tanggal 11 Desember 2015, untuk penyertaan modal kembali disuntik dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp.1.250.000.000 dengan jumlah saham sebanyak 1.250 lembar saham, sehingga total uang yang diterima oleh PT Pekola dari Pemko Langsa, termasuk sejak BUMD tersebut belum memiliki badan hukum yaitu mencapai Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Namun, pendapatan daerah yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, tidak sesuai dengan penyertaan modal yang disetor oleh Pemko Langsa dengan total nilai sebesar Rp 4,75 Milyar.

Karena itu, sejumlah elemen masyarakat di Kota Langsa berasumsi, jika Pihak Pemko Langsa diduga telah melakukan pencucian uang dan KKN lewat PT Pekola dengan total berjumlah Rp 4,75 Milyar ujarnya.

Apakah pihak DPRK Langsa, melalui Ketua Panitia Anggaran Legislatif harus bertanggungjawab dalam kasus tersebut agar hukum tidak tebang pilih dalam kasus dugaan Korupsi uang Negara dan masyarakat berharap kepada Bapak Kajagung dan Kejati Aceh segera membuka kembali tabir gelap kasus PT. Pekola yang diduga menyalahi aturan dan terindikasi dalam hal tersebut telah adanya kerugian Negara sehingga Pihak Penegak hukum wajib memeriksanya sampai tuntas ke meja hijau guna menyelamatkan uang Negara tutup H Thallib, yang juga Pembina BEM FH Unsam.

Media Mitrapol menunggu konfirmasi dari semua pihak terkait atas pemberitaan rillies dari Ketua YARA Kota Langsa diatas ini.

 

 

Pewarta : T. Indra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.