Kades Nanggala diduga pecat Perangkat Desa secara sepihak

MITRAPOL.com, Pandeglang Banten – Perangkat Desa Nanggala, Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, diduga diberhentikan oleh Kepala Desa (Kades) Nanggala Sumarna secara sepihak tanpa ada musyawarah.

Hal tersebut dikatakan Wawan Hermawan, Kepala Dusun Tiga (Kadus 3), tidak ada alasan yang jelas dari pihak Pemdes, khususnya Kepala Desa tiba-tiba saya dikasih surat pemberhentian ke rumah saya tanpa ada surat SP1 ,2 ,dan 3 terus kesalahan saya apa ?, tanyanya.

lanjut Wawan, pemberhentian terhadap dirinya dan perangkat lainnya merupakan keputusan sewenang-wenang, sebab tak satupun yang dilanggap sebagai Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 tahun 2016 tentang perangkat desa.

Di Perbup sangat jelas bahwa masa kerja perangkat sampai batas waktu enam tahun. Bisa diganti atau diberhentikan misalnya jika tidak masuk berturut-turut selama 60 hari atau karena mengundurkan diri, jelasnya.

Saya pribadi sangat keberatan dengan keputusan Kades dengan mengganti perangkat desa tanpa di musyawarahkan dahulu dengan tiba-tiba ada surat pemberhentian ke rumah, tuturnya, Selasa (23/5/2022)

Saya aneh dan heran untuk apa di adakan aturan perbub? apakah aturan tersebut untuk dilanggar atau untuk dipakai, kalau seperti ini terus, saya kawatir, ketika pemilihan Pilkades, dan kepala desa yang sudah terpilih kalah dalam pemilihan Pilkades tersebut, pasti perangkat desa yang lama akan di ganti lagi dengan perangkat desa yang baru, maka dalam hal ini saya minta kepada Dinas-dinas terkait dan kepada pihak penegak hukum jika terindikasi tindak pidana agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di NKRI ini, pintanya

Yoman selaku Sekdes, yang baru saat dimintai keterangan di kantor desa mengatakan bahwa saya menjadi Sekdes baru pak, kaitan itu silahkan ke kepala desa dan ketua tim seleksi pemilihan Prades itu pak guru Ahman, pungkasnya

Masih ditempat yang sama, Badru yang mengaku sebagai operator sekaligus Kaur Keuangan mengatakan bahwa berkaitan dengan adanya pemberhentian Prades, ada yang mengundurkan diri dan ada juga yang diberhentikan langsung oleh kepala desa, dan kalau pengangkatan Prades kami melalui tahapan sesuai aturan, dan silahkan tanya ke panitia guru Ahman dan dia sebagai masyarakat disini, lebih lanjut nya silahkan tanya ke pak kades, pungkasnya

Ditempat terpisah Ahman Selaku Ketua Tim seleksi mengatakan bahwa saya hanya mempersiapkan tempat untuk tim seleksi dari kecamatan dan kalau peraturan terkait perangkat desa saya tidak tahu dan karena saya belum pernah kerja sebagai pegawai desa jadi tidak tahu, kalau untuk persyaratan untuk menjadi Prades satu tidak rangkap jabatan dua ijazah SLTA lebih jelasnya silahkan tanya ke pak Kades pungkasnya

Sementara itu Sumarna selaku kepala Desa saat dimintai keterangan melalui telepon seluler mengatakan bahwa , saya tidak mungkin main seperti itu saya tau aturannya, dan aturannya juga sudah lain, dan informasi itu salah, seolah-olah Wawan itu mendapatkan surat keputusan (SK) dari DPMPD atau bupati, itukan tidak seperti itu, sesuai perbub no 81 2016 tidak mengatur seperti itu,papar kades.

pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa itukan kewenangan kepala desa dan tapi tetap mengacu ke aturan yang ada, Wawan itu kan termasuk orang yang tidak konsekuen dengan teman teman, dan mundur seperti Prades yang lain juga tidak akhirnya saya berhentikan karena melanggar aturan salah satunya tidak masuk kerja kilahnya.

 

 

Heru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.