Bebas beroperasi, Keberadaan Terminal Bayangan diduga jadi mainan Oknum Sudin Perhubungan

foto ilustrasi by google

MITRAPOL.com, Jakarta – Dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 15 Tentang 2019 Tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, tercantum larangan beroperasinya Terminal Bayangan.

Larangan yang tertuang dalam Permenhub tersebut nampaknya tidak diindahkan oleh Pengelola angkutan AKAP dan AKDP disejumlah tempat di wilayah kota administrasi Jakarta Barat.

Khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, banyak didapati Terminal Bayangan yang bebas beraktifitas menaikan dan menurunkan penumpang yang didominasi penumpang antar Provinsi, seakan-akan keberadaan Terminal Bayangan tersebut dibiarkan oleh Sudin Perhubungan Jakarta Barat.

Dari hasil penelusuran awak media, di daerah Latumenten Kec. Kropet, Jembatan Gantung Jl. Daan Mogot, serta Jl. Lingkar Luar Barat Outeringrod Kamal terlihat Terminal Bayangan bebas beroperasi tanpa ada tindakan apa pun dari Sudin Perhubungan Jakarta Barat, hal ini membuat pengelola Bis tidak ambil pusing karena Sudin perhubungan membiarkan dan tidak ada melakukan penindakan.

Sebetulnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memerintahkan kepada Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar untuk menutup keberadaan terminal bayangan, karena keberadaan terminal bayangan ini merupakan salah satu faktor penghambat para pengusaha oto Bus untuk menempati terminal, seperti di Terminal Terpadu Kalideres Jakarta Barat.

Ketua Paguyuban Terminal Kalideres, Alfian Tamin atau yang biasa disapa Pak Chopi, menyampaikan kalau dirinya merasa sangat miris dengan keberadaan terminal bayangan yang semakin menjamur di wilayah Jakarta barat.

Menurutnya, selain merugikan pihak Terminal kalideres, juga merugikan pemerintah sendiri, karena pengelolah Terminal Bayangan tersebut tidak ada restribusinya ke Pemerintah atau menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan, karena mereka lepas dari pengawasan pihak pemerintah, selain itu juga biasanya Terminal Bayangan itu menempati pasos passum seperti trotoar jalan.

“Persoalan terminal bayangan ini harus serius di tangani oleh Mentri perhubungan, karena sangat merugikan terminal yang resmi, seperti di kalideres ini. Kalau kita mengacu kepada Peraturan Mentri perhubungan No.15 Tahun 2019 jelas dilarang menaikkan penumpang dan menurunkan penumpang selain di terminal resmi, ujar Alfian kepada wartawan, Sabtu (28/5/22).

Selain itu, menurut Alfian keberadaan Terminal Bayangan ini diduga sarat dengan kepentingan dari Oknum Pejabat Sudin Perhubungan serta Sat Pol PP Jakarta Barat, hal ini terbukti dari setiap ada rencana sidak keterminal bayangan, pasti selalu dalam keadaan kosong, karena informasi sidaknya bocor.

“Beda zaman Ahok dengan zaman Anies ketika menjabat sebagai Gubernur DKI, pada zaman Pak Ahok, semua Terminal Bayangan ditindak, tapi sekarang coba lihat, Terminal Bayangan menjamur dimana mana, bahkan sampai 30 titik lebih, dan ini kita menduga ada kepentingan oknum Sudin perhubungan disini, ya biasa, setor amplop setor muka,” pungkas Alfian.

Saat dihubungi wartawan lewat pesan WhatsApp, di nomor 0811 8091xxxx, Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Barat, Erwansyah, dirinya belum memberikan respon, dan hingga berita ini dimuat, belum ada jawaban yang diberikan.

 

 

Pewarta : Shemy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.