Diduga proyek pembangunan Rehabilitasi Polder Muara Angke, proyek siluman

MITRAPOL.com, Jakarta – Proyek Pembangunan/ Rehabilitasi Polder yang ada diwilayah Muara Angke diduga proyek Siluman, Pasalnya proses proyek tersebut yang sudah berjalan sejak bulan puasa ini tidak ada transparansi penggunaan anggaran yang dimana, tertutup serta mencurigakan.

Proyek dibawah Dinas Sumber Daya Air (SDA) di wilayah waduk kawasan kampung nelayan muara angke rw 01, kelurahan pluit, kecamatan penjaringan jakarta utara yang dikerjakan oleh pt. rj selain tidak transparan juga menuai protes dari warga.

Menurut Ipul selaku RW, dalam kegiatan proyek tersebut sangat merugikan warga pasalnya getaran pemancang terdengar hingga ke rumah warga serta merusak beberapa rumah warga akibat aktifitas kegiatan tersebut.

“Aktifitas proyek tersebut sangat menggangu warga sekitar yang dimana aktifitas Getaran tersebut suaranya terdengar sampai ke dalam rumah warga, bukan hanya kebisingan saja melainkan membawa dampak hingga kerusakan rumah,” ucap dia

Disisi lain seperti dikutip dari Media online lainnya, Tokoh muda Mansur selaku yang juga ketua FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Kelurahan Pluit mengatakan Infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini, mensyaratkan adanya feedback atau timbal balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya.

“Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas dia

Kembali menjelaskan, ” Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek sesuai dengan prinsip transparansi anggaran yang sampai saat ini selama 2 bulan lebih proyek berjalan tidak terpasang terkesan tertutup.

Pasalnya, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal hingga akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Yakni, mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender proyek, sampai pelaksanaan proyek.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain Undang-Undang KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

Saat dikonfirmasi Humas PT RJ Dika Simarmata melalui Chat WhatsApp menjelaskan, Siap Pak nanti ya karena besok saya harus ke Bandung.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan lebih lanjut terkait kegiatan proyek tersebut yang sudah diprotes warga.

 

Pewarta : Shem Mitrapol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.