Ini tanggapan Camat Cikeusik soal adanya diduga pemberhentian perangkat Desa Nanggala

MITRAPOL.com, Pandeglang – Laksana kembali di zaman kerajaan, bagaikan seorang raja, terkesan tak peduli adanya mekanisme ataupun aturan hukum yang berlaku baik itu “UU DESA, PERMENDAGRI atau PERATURAN Bupati Kabupaten Pandeglang” dalam hal pengangkat dan pemberhentian perangkat desa, yang dilakukan oleh oknum kepala desa nanggala, kecamatan Cikeusik, kabupaten Pandeglang Provinsi Banten diduga begitu arogan lakukan pemberhentian secara sepihak kepada wawan salah seorang yang menjabat sebagai kadus 3.

Pemberhentian diduga secara sepihak yang dialami oleh Wawan salah seorang perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa Nanggala, kepada media ini melalui pesan singkat whatsapp ia menjelaskan “Surat pemberhentian sebagai perangkat sudah disampaikan kepada kami, namun dalam surat pemberhentian tersebut tidak dijelaskan alasan kenapa kami diberhentikan dari jabatan sebagai perangkat desa.

“Saya berharap kepada pemerintah daerah kabupaten Pandeglang khususnya DPMPD untuk bertindak atas sikap arogansi dan semena – mena yang dilakukan oleh kepala desa Nanggala ini. Sebagai negara hukum kami meminta keadilan, sesuai dengan aturan hukum dan UU yang berlaku di negara ini, agar kedepannya nanti tindakan semena – mena oleh kepala desa seperti ini tidak terjadi kembali,” pungkasnya.

Wahyu Selaku Camat Cikeusik mengatakan bahwa terkait Pemberhentian Perangkat desa didesa Nanggala itu, bahwa perangkat desa yang diberhentikan itu tidak sesuai dengan tupoksinya, semua Prades tersebut, dan antara kepala desa juga Prades atasan dan bawahan,

Awalnya dari tim kecamatan monitoring kesana ternyata pukul 10: 00 wib kantor desa kosong padahal kami sudah lakukan dua kali monitoring selalu kosong, dan turun dari tim DPMPD ke desa nanggala hasil nya sama kosong, dari Sekdes dan Prades yang lainnya tidak masuk kerja selama 45 hari,

“Maka kepala desa merekrut BPD untuk menggantikan posisi sementara, karena masyarakat butuh pelayanan, jadi akhirnya kepala desa saya suruh, untuk mengambil tindakan, untuk mengganti Prades, yang 6 mengundurkan diri, dan yang satu di berhentikan oleh kepala desa, dan secara aturan itu sah,” pungkasnya, (30/5/2022)

Menanggapi Adanya persoalan didesa Nanggala Doni Hermawan Selaku Kadis DPMPD saat dimintai keterangan melalui via WhatsApp mengatakan bahwa administrasi sudah dilakukan dan sudah memenuhi syarat,

“Belum hak kewenangan di desa sesuai Permendagri tahapan proses dilakukan rekim kecamatan sudah ada itu syarat formal sudah dilakukan dan bisa diberhentikan sesuai Permendagri no 67 tapi apa dasarnya pemberhentian harus jelas dan proses di tempuh gak bisa sembarangan,” pungkasnya,

 

Pewarta : Heru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.