Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pakpak Bharat Dinilai Selalu menjaga jarak dan tidak peduli

MITRAPOL.com, Pakpak Bharat – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, Jabendeus Banjarnahor, SP dianggap sebagai pribadi yang sombong dan menjaga jarak.

Hal ini dicetuskan Anggota DPRD Pakpak Bharat, Hotmauli Malau dihadapan Sidang Paripurna DPRD Pakpak Bharat dalam agenda Penyampaian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Pakpak Bharat terhadap LKPJ Pakpak Bharat Tahun 2021.

Bukan tanpa alasan Legislator asal Partai Demokrat ini menyampaiakn kritik pedasnya. Jabendeus Banjarnahor dianggap tidak menghargai DPRD Pakpak Bharat sebagai Lembaga resmi dan menjadi mitra Pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan dan Pemerintahan.

“Sampai hari ini kami tidak mengenal yang namanya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kanupaten Pakpak Bharat, sekali lagi saya tegaskan di hadapan Sidang Paripurna yang terhormat ini bahwa kami tidak pernah kenal dengan beliau,” ungkap Hotmauli Malau mengungkapkan kekesalannya.

Lebih jauh Anggota Komisi III DPRD Pakpak Bharat ini menjelaskan bahwa Jabendeus Banjarnahor tidak pernah hadir dalam rapat-rapat yang diselenggarakan pihak DPRD Pakpak Bharat.

“Sama sekali tidak pernah hadir di kantor DPRD ini, baik dalam rapat pembahasan, rapat komisi III sebagai mitra dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, bahkan dalam Sidang Paripurna seperti saat sekarang ini, jadi wajar kalau kami beri penilaian ini, bahwa saudara Jabendeus Banjarnahor selaku Kepala Dinas kami anggap sebagi pribadi yang cuek ngak peduli dan menjaga jarak,” kata Hotmauli Malau dalam interupsinya.

Dalam sidang Paripurna kali ini DPRD Pakpak Bharat memang banyak menyoroti kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yamg dianggap gagal total selama kepemimpinan Jabendeus Banjarnahor. Program-program pertanian yang digadang-gadang mampu mengangkat perekonomian masyarakat justru berantakan, amburadul dan dinilai asal-asalan.

Lihat saja bantuan benih padi gogo dan kuota pupuk untuk keperluan masyarakat terpenuhi pada 2021 juga th 2022 ini gagal total dan bahkan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Masyarakat yang mengandalkan bantuan benih padi ini harus membeli padi untuk kebutuhan karena mereka telah gagal panen, hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat Demikian juga dengan bantuan-bantuan lainnya, mesin-mesin pertanian, pupuk dan sebagainya kami rasa tidak tepat sasaran dan terkesan hanya menghabis-habiskan anggaran saja,

Jabendeus Banjarnahor memang masih terbilang baru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Sebelum memangku jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dia diketahui berkiprah di Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera utara sebagai Kepala Bidang Perkebunan,” Kecakapannya dalam membangun sistem ketahan pangan dianggap mampu membantu Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor dalam upaya mendorong membangun Pakpak Bharat sebagai salah satu Daerah yang berdaulat pangan.

Tapi melihat semua fakta diatas, sepertinya masih jauh panggang dari api. Ataukah memang sudah waktunya bagi Bupati untuk mengevaluasi jabatan ini.?

 

Pewarta : Malau

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.