Pilpres 2024, Lampu Kuning bagi PDI Perjuangan

Oleh : Roni F. Mokoginta, Ketua Forum Pemuda Peduli Bolmong (FP2BM)

MITRAPOL.com, Manado Sulut – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilihan Presiden, Pemilihan Legistalif, yang rencana akan diselenggarakan secara bersamaan pada tanggal 14 Februari 2024. Kemudian diikuti dengan Pemilihan Kepala Daerah serentak dengan jadwal akan digelar tanggal 27 November di tahun yang sama. Para Politisi di Pusat Pemerintahan mulai menunjukan eksistensinya diberbagai Media Massa.

Para bakal calon Presiden yang santer dibicarakan publik antara lain, Kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, yang saat ini masih menjabat Gubernur Jawa Tengah. Ketua Umum Partai Gerindra, juga sebagai Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Ketua DPR RI, yang juga sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Menteri BUMN RI, Erick Thohir. Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno. Ketum Partai Demokrat Agus H. Yudhoyono, serta Kepala BP2MI RI. Benny Rhamdani.

Namun masih ada juga diantara mereka yang belum berani menonjolkan citra dirinya. Ada di antara mereka yang memiliki karakter asli, memang dasar orang baik. Namun ada juga di antara para bakal Capres-Cawapres ini yang memaksa merenovasi citra dirinya agar terlihat lebih baik dari sebelumnnya.

Penyelenggaraan Pemilu yang merupakan Agenda Negara dengan sumber rujukan UUD 1945, seyogyanya diselenggarakan secara jujur dan adil. Hal ini penting dilakukan agar minimal mengurangi “Cedera” UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Walau selama penyelenggaraan Pemilu di Indonesia seolah-olah, tidak ada aturan yang menuntun.

Memasuki Era Reformasi 1998. Tercatat telah empat kali kita menyelenggarakan Pilpres secara langsung. Momentum pemilihan langsung ini, juga menjadi ruang pendidikan politik bagi rakyat, dimana rakyat dapat mencermati karakter para Calon Presiden dan Wakil Presiden. Mana di antara mereka yang memiliki Gestur serta Roh Politik yang asli dan yang penuh kepalsuan.

Seiring dengan hal ini pula. Para Elite Penguasa Parpol tingkat pusat, dalam mengambil keputusan, menetapkan Capres-Cawapres sebaiknya sinergi/nyambung dengan keinginan dan sudut pandang rakyat, sebagai pemilik kedaulatan. Hal ini semata-mata untuk menghindari kesewenang – wenangan.

Dalam Histori Kekuasaan Politik Indonesia. Penyebab tumbangnya kekuasaan Politik, kerap disebabkan oleh factor Euforia Elite Penguasa Politik serta Onani Elite Penguasa Politik. Hal ini sangat berbeda dengan Euforia Politik Antiklimaks yang dirasakan rakyat jelata, yang telah merasa “muak” dengan perilaku elit penguasa politik yang sangat lemah sistem “immune”nya terhadap serangan virus korupsi.

PDI Perjuangan misalnya, sebagai sebuah Partai Politik besar. Sejak Reformasi pecah pada tahun 1998. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini, masih bertahan dengan nama besar Proklamator RI. Ir. Soekarno, Histori Penggabungan atau Fusi Parpol 1973 (Gabungan PNI, IPKI, MURBA dan PARKINDO) di era Pemerintahan Otoriter Soeharto, dan nama besar Megawati Soekarnoputri sebagai Tokoh Reformasi 1998.

Selama empat kali mengikuti pemilihan Presiden langsung, tercatat PDI Perjuangan, tak lebih dari 2 kali memenangkan Pilpres hasil pilihan rakyat langsung, yakni pada Tahun 2014 dan 2019. Dengan kekuatan nama besar Proklamator, Tokoh Reformasi dan Gabungan atau Fusi Parpol, PDI Perjuangan tidak dapat mengalahkan kekuatan kroni penguasa Orde Baru yang membuat Indonesia rapuh, terutama disektor ekonomi.

Jika tidak ada dongkrakan Kekuatan Personal/Personal Power, seperti Joko Widodo dan Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas cukup baik, serta secara eksplisit kerap menggunakan kekuatan Nahdlatul Ulama.

Hasil Pengamatan kami antara lain adalah, adanya Penyakit Euforia Politik dan Politik “Cari Muka” yang selalu menjadi makanan lahap ketika berdiskusi dengan Pengambil Keputusan. Yang notabene mengubur gagasan brilian mereka.

Sebagai partai yang berkuasa saat ini, PDI Perjuangan, diyakini masih memiliki Birahi Politik yang kuat untuk melanjutkan kekuasaannya, tentu saja melalui Momentum Konstitusional yaitu Pemilu tahun 2024. Namun jika ceroboh dalam menetapkan Capres – Cawapres pada tahun 2024 mendatang. Maka Parpol Heroik ini, diperkirakan akan mulai kehilangan kekuasaanya, berawal pada Pilkada Serentak yang akan digelar pada tahun November 2024.

Pilpres yang akan digelar bulan Februari 2024 ini, kemudian menjadi lampu kuning bagi Parpol berlambang Banteng Gemuk ini, sebab, nanti pelaksanaan Pilpres dan Pileg akan diselenggarakan secara bersamaan pada bulan Februari 2024 ini, pasti akan saling mempengaruhi.

Artinya, Partai politik yang tidak berkuasa akan menjadi kuat dalam pemilu, jika mengusung calon Pesiden dan Wakil Presiden yang memiliki Personal Power serta Elektabilitas baik, secara psikologis akan mempengaruhi pilihan rakyat terhadap Calon Legislatif.

Pengamatan kami, jika para petinggi PDI Perjuangan tingkat Pusat tidak cermat dalam mengambil keputusan dalam menetapkan Capres-Cawapres, maka kekuasaan PDIP akan berakhir pada Pemilu tahun 2029 mendatang.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.