Dengan dalil penambahan KPM, Warga KPM BLT DD Banyu Biru hanya terima 300 Ribu

MITRAPOL.com, Pandeglang Banten – Bantuan Langsung Tunai yang dianggarkan oleh Kementerian Desa untuk Program Dana Desa (DD) dari Pemerintah sebesar 40% bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh warga Indonesia.

Bantuan ini bertujuan untuk mensejahterakan warga, sesuai kriteria Program BLT DD, secara regulasi disalurkan sebesar Rp.300 ribu per bulan, dan penyerapanya 3 bulan.

Dalam penyaluran juga dilakukan di masing-masing Desa yang secara rutin diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya.

Namun, untuk di Desa Banyu Biru Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang Banten, diduga telah menyalahi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan menimbulkan pertanyaan besar bagi KPM.

Dimana dengan berdalil akan diberikanya kepada yang tak dapat bantuan, Pemerintah Desa Banyu Biru berikan KPM hanya 300 ribu, dengan kuota sebanyak 84 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Mariah (bukan nama asli) selaku KPM, merasa bersyukur dengan menerima bantuan tersebut,”saya sangat berterima kasih pak sudah mendapatkan bantuan ini, namun apa benar ya pak segitu jumlahnya,” ucap Mariah beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat, ia menceritakan perihal uang bantuan tersebut kepada awak media berdasarkan informasi yang didapatkannya pada (15/05/2022) bulan lalu.

Sebanyak 84 KPM telah menerima hak, dan dari masing masing mereka di duga mendapatkan uang sebesar Rp.300.000 yang aneh harusnya 3 bulan ini satu bulan terang nya mengawali cerita.

Salah satu tokoh juga menambahkan, sebesar 300rb itu menurut keterangan sisanya akan dibagikan kepada warga lain yang tidak mendapatkan bantuan.

Namun dugaan uang pemotongan tersebut tak kunjung dibagikan kepada warga lain yang tidak mendapatkan. Kuat dugaan uang tersebut hanya alibi saja.

“Dugaan uang pemotongan Rp.600 ribu belum juga dibagikan oleh Pemerintah Desa pak, jika pun ada harus ada list bukti penerima melalui Musdes.” ucapnya.

Sementara, Kepala Desa Banyu Biru Yayat yang berkali-kali dihubungi selulernya tak pernah aktif, dikonfirmasi via seluler tak menjawab, bahkan sms yang dilayangkan tak kunjung ada jawaban dari nya.

Hal lain Ketua BPD Desa Banyu Biru juga enggan berikan keterangan,”Maaf pak saya tidak hadir saat pembagian,” ujar H. Ijat saat hadiri forum BPD di Desa Teluk

Di hari berikutnya, Kepala Desa Banyu Biru saat di konfirmasi melalui selulernya akhirnya menjelaskan,”Pada saat itu memang betul, kami bagikan kepada KPM 300 Ribu, namun itu sudah di sepakati oleh warga, dan saat itu warga meminta kepada kami, pas sebelum hari raya, mereka yang meminta yang belum mendapatkan,” terang Kades.

Anggaran 40% dari serapan Dana Desa juga diserap melalui ATM,”Saat itu menjelang hari raya kami tidak bisa mengambil makanya kami ambil melalui ATM,” ujar Kades.

Terpisah awak medis konfirmasi terhadap Camat Labuan menjelaskan,”Kami tidak menyuruh ataupun mengintruksikan hal tersebut, jika pun ada itu harus ada usaha Musdes dahulu (Musyawarah Desa),” terang camat Ace Jarnuji SE.

Sementara itu Royen Siregar selalu ketua LSM SANRA (Sayap Amanah Nusantara) DPW Banten mengomentari akan hal tersebut dan meminta segera pihak yang terkait untuk menindaklajutinya.

“Dimohon kepada pihak terkait, terutama DPMPD Kabupaten Pandeglang dan para Aparat Hukum di Kabupaten Padeglang untuk menindaklanjuti persoalan ini, jika hak warga yang seharusnya selama tiga bulan berjumlah 900.000 yang 600.000 nya data yang mana, dengan hal seperti ini tidak bisa dibiarkan jika memang jelas sudah melanggar aturan dan membuat aturan sendiri dengan dalil segala macamnya pihak terkait jangan tinggal diam untuk memberikan efek jera bagi para oknum yang secara jelas telah merugikan masyarakat,” singkat Royen Siregar.

 

 

Pewarta : TIM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.