Penebangan Puluhan Kayu Jati di wilayah KPH Banyuwangi Selatan Menuai Reaksi Ketua KTH Tambak Agung Desa Pesanggaran

MITRAPOL.com, Banyuwangi Jatim – Masyarakat Banyuwangi Heboh setelah mengatahui ada penebangan liar puluhan kayu jati di wilayah RPH Silirbaru BKPH Sukomade KPH Banyuwangi Selatan tepatnya di petak 79, desa Pesanggaran kecamatan Pesanggaran yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum yang mengaku disuruh oleh ketua KTH Tambak Agung (versi baru) Suroto. Sabtu (11/06/2022).

Penebangan liar puluhan kayu jati milik Perhutani yang terjadi pada hari Jum’at tangga 10 Juni 2022 kemarin, yang dilakukan oleh beberapa oknum menimbulkan rentetan panjang masalah di tubuh Perhutani KPH Banyuwangi Selatan. Hal ini dikarenakan mereka mengaku bahwa perbuatan yang mereka lakukan atas perintah Ketua KTH (Kelompok Tani Hutan) Tambak Agung (versi baru).

Puluhan kayu jati yang ditebang tersebut masih berserahkan ditengah hutan dengan berbagai diameter mulai dari 30 cm – 26 cm berumur kurang lebih 20 tahun.

Tri Tresno Sukowono alias Suko selaku Ketua KTH Tambak Agung (versi lama) menerangkan “pertama-tama kita harus pahami dulu bahwa KTH di desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran saat ini ada 2 kelompok dengan menggunakan 1 nama sehingga kalau saya KTH lama dan masih aktif serta diakui sampai hari ini sementara ada lagi KTH Tambak Agung persi baru yang hanya mendapat SK dari Kepala desa Pesanggaran jadi mungkin saja yang menyuruh dan menebang puluhan kayu jati itu adalah KTH pembentukan baru kalau kami tidak melakukan itu dan saya sama sekali tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan penebangan kayu jati, itu bukan kewenangan saya,” ucap Suko, ketua KTH Tambak Agung yang Syah.

Suko menambahkan bahwa KTH yang diketuainya memiliki 193 anggota dan memiliki dasar hukum baik dari SK Kepala desa Pesanggaran, “SK Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup maupun Perjanjian kerjasama dengan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan dan sejak dilakukan kerjasama hingga saat ini tidak pernah terjadi silang pendapat dan bekerja sesuai standar operasional prosedur yang ada,” tegas Suko sambil menunjukan surat suratnya.

“Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI no. 1746/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2019 lahan yang ditetapkan untuk mengelola kawasan Hutan Produksi tetap (HP) oleh kami kurang lebih Rp 83,49 hektare sehingga kami berharap perkara penebangan kayu jati tanpa ijin ini harus di tindaklanjuti sampai selesai sehingga menjadi pelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari tidak terjadi lagi hal seperti ini,” harapan Suko.

Sugito selaku Tim Satgas Khusus Perhutani mengatakan terkait dengan perkara penebangan liar tersebut tetep ditindaklanjuti dan untuk saat ini pihaknya masih meringkas kayu jati yang berserakan akibat penebangan liar itu.

Warga menduga ada keterlibatan pihak lain sehingga ada keberanian untuk menebang kayu jati secara liar.

 

Pewarta : Rocky Sapulette

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.