Isu pencabutan izin KUD Nomontang, Kepala ESDM Sulut : Sepanjang tidak ada surat pencabutan, kita nyatakan bahwa itu masih berlaku

Kepala ESDM Sulut Fransiscus Maindoka

MITRAPOL.com, Boltim Sulut – Isu liar yang menyebut adanya pencabutan izin operasi Koperasi Unit Desa (KUD) Nomontang di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ditanggapi Dinas Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Menurut Kepala ESDM Sulut Fransiscus Maindoka, dirinya mengetahui informasi itu dari beberapa pemberitaan di media.

Namun, pihaknya belum melihat atau mengantongi surat pencabutan izin KUD Nomontang.
“Saya memberikan pernyataan jika saya pegang suratnya. Tapi, sampai saat ini saya belum melihat surat tersebut,” kata Fransiscus Maindoka.

Kami juga dari ESDM Provinsi Sulut melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM menanyakan apakah mereka mencabut izin tanpa koordinasi dengan ESDM Sulut.

Namun, jawaban dari Kementerian ESDM mereka tidak mencabut izin KUD Nomontang di Boltim.
“Sepanjang tidak ada surat pencabutan izin, kita nyatakan bahwa itu masih berlaku,” ujarnya.

Fransiscus Maindoka mengaku dirianya sempat ditanyai oleh beberapa wartawan soal isu pencabutan izin KUD Nomontang di Boltim.

Namun, dirinya tidak pernah menyatakan bahwa ada pencabutan izin koperasi tersebut.

“Ada yang telpon-telpon, mungkin itu narasinya mereka. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa itu sudah dicabut karena saya belum pegang surat,” katanya.

“Sepanjang tidak ada surat pencabutan izin, kita nyatakan bahwa itu masih berlaku,” ujar Fransiscus Maindoka.

Sementara itu, aktivis Bolaang Mongondow Raya (BMR) Irawan Damopolii mengatakan bahwa Koperasi Nomontang di Boltim adalah produk hukum yang legal.

Sehingga, sengkarut isu adanya pencabutan izin, tentu publik harus dicerahkan juga dengan pemberitaan-pemberitaan yang berimbang dan valid.

“Di mana-mana yang namanya produk hukum yang dikeluarkan oleh intstansi negara melewati proses mekanisme aturan main yang jelas. Singkat kata, prinsip terbit dan dicabutnya sebuah izin itu tetap ada mekanisme aturan main yangg berlaku. Tidak hanya sekadar suka atau tidak suka,” kata Irawan Damopolii.

Katanya, KUD Nomontang sebagai sebuah produk hukum dan merupakan payung hukum rakyat penambang itu harus tetap dijaga untuk perlindungan kepada rakyat penambang emas.

“Jika ada isu-isu miring terhadap produk hukum ini, tentu akan mengganggu stabilitas sosial dari sisi rakyat penambang yang menggantunggkan kehidupan nafkah mereka pada aktifitas tambang. Mohon kiranya semua pihak bisa mendukung dengan tetap men-support dan mendoakan sisi baik dan positif dari keabsahan hukum KUD Nomontang dan tidak menggoreng isu ini sehingga bisa menyebabkan gangguan stabilitas sosial,” ujarnya.

 

 

Pewarta: Chandra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.