Sampaikan Pledoi, Mantan Kadishub Binjai “Menangis” mohon dibebaskan Hakim

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Binjai Syahrial menangis saat membacakan pledoi (nota pembelaan) pribadinya dalam persidangan virtual di ruang Cakra-9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Jumat (17/6/2022)

Dalam perkara ini terdakwa mengaku dizalimi. “Atas hal ini juga Saya selalu berdoa semoga orang-orang yang terkasih, yang Saya sayangi agar tetap mendukung Saya dalam menghadapi kezaliman yang terjadi terhadap Saya,” tuturnya sembari terisak.

Syahrial mengaku tidak percaya dengan hal-hal yang dipersangkakan jaksa penyidik kepadanya. Semoga majelis hakim berkenan memeriksa perkara ini dengan cermat dan memberikan keadilan seadil-adilnya.

Fakta terungkap di persidangan, CCTV PT Z (kamera pengawas) ada dan berfungsi, tidak fiktif dan tidak ada indikasi mark up (penggelembungan anggaran).

“Saya dituntut pidana denda dan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sementara faktanya tidak ada aliran dana ke Saya?,” katanya

Sebaliknya dinas yang dipimpin Syahrial telah banyak membantu aparat kepolisian kalau ada laporan kejahatan-kejahatan di jalan raya kemudian mendatangi ruang CC Room untuk memantau kejahatan di Kota Binjai, yaitu dari fungsi CCTV PT Z yang dapat dilihat dari monitor dan dapat dizoom sehingga tampak jelas.

Menyumbang PAD Kota Binjai dari Rp1,6 miliar di tahun 2016 menjadi Rp8,3 miliar di tahun 2017 serta Kota Binjai mendapat Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Pemerintah Pusat tahun 2019

Syahrial menambahkan, ada 15 kejahatan di jalan raya selama tahun 2019 terungkap karena adanya CCTV PT Z yang terpantau di jalan raya, dan CC Room kita adalah Pilot Proyek Percontohan CCTV se-Sumatera Utara.

“Dengan segala kerendahan hati, Saya yakin dan percaya, majelis hakim mengacu kepada fakta persidangan yang ada, Saya tidak bersalah. Memohon kepada majelis hakim dengan segala kewenangannya dapat memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana,” ungkapnya.

Sebelumnya, tim penasihat hukum (PH) terdakwa, Saiful Hasibuan ST SH MH dkk dalam pledoi setebal 307 halaman, memohon agar majelis hakim diketuai Erika Sari Ginting menjatuhkan vonis membebaskan Syahrial dari segala tuntutan JPU.

Konstruksi tindak pidana korupsi yang terungkap di persidangan telah terbantahkan. Bahkan auditor yang dihadirkan JPU, Juli Astuti mengakui adanya kesalahan.prosedur dalam melakukan audit kerugian keuangan negara.

“Tidak bisa melakukan kalkulasi kerugian keuangan negara hanya berdasarkan berkas yang disodorkan penyidik. Hal itu telah dibantah auditor yang dihadirkan tim PH. Sebab menurut ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004, wajib dilaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi tidak boleh melalui telaah semata,” tegasnya.

Selain itu, sebut PH, dakwaan tidak berdasar seolah-olah terdakwa sengaja memecah anggaran menjadi 4 paket pekerjaan yakni pengadaan CCTV PTZ, belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus, pengadaan Video Wall Controller sebesar pekerjaan persiapan lahan dan Kantor Unit Pelaksana Teknis Bus Rapid Transit (UPTD BRT), perspektif hukum yang salah dan tidak berdasar.

Fakta terungkap di persidangan sejumlah CCTV yang disita penyidik pada Kejari Binjai bukanlah barang bukti (BB) terkait dengan perkara yang sedang disidangkan dan tidak pernah dikroscek ke pihak terkait di Dishub Kota Binjai.

“Keempat paket pekerjaan tersebut faktanya telah melalui tahapan dan telah dibahas dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Binjai. Sudah ketuk palu. Bukan terdakwa atas kewenangannya atau jabatannya yang apadanya menjadikan anggaran tersebut menjadi 4 paket pekerjaan lewat Penunjukan Langsung (PL).

Untuk itu, selaku tim PH Syahrial memohon agar majelis hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa. ” Izinkan kami mengutip pameo hukum, Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah,” pungkasnya.

Perlu diketahui, JPU Nanda Lubis menuntut Syahrial dipidana 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar UP kerugian keuangan negara Rp194.489.370 subsider 1 tahun penjara.

Sedangkan Juanda Prastowo selaku PPK (DPO) lewat persidangan inabsentia dituntut lebih berat, pidana 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan dan UP Rp194.489.370 subsider1 tahun penjara.

 

 

Pewarta : ZH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.