AJP Sosialisasikan Perda Perumahan dan Kawasan Pemukiman, warga di minta patuhi aturan

MITRAPOL.com, Kendari – Sebanyak 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing, guna melaksanakan sosialisasi peraturan daerah (Perda).

Salah satunya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP). Kali ini, dia mengadakan sosper di Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Selasa (20/6/22).

Dikatakan bahwa aturan pemerintah yang disosialisasikan adalah Perda nomor 15 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.

Menurut dia Perda nomor 15 tahun 2016 itu penting untuk di sosialisasikan ke masyarakat. Mengingat pemukiman penduduk di Kota Kendari meningkat pesat.

“Makanya, masyarakat perlu tahu dan memahami bagaimana isi Perda tersebut. Sebab, aturan penataan kawasan dan pemukiman telah diatur,” ujar AJP

“Lanjut dia Sehingga masyarakat harus memahami bahwa dalam membangun atau mendirikan bangunan rumah itu tidak serta merta, karena aturan yang mengikat,” tambahnya.

Menurut Aksan Jaya Putra ia mencontohkan, membangun rumah di bantaran sungai itu dilarang. Mengapa demikian, karena ketika membangun rumah di bantaran sungai, suatu waktu terjadi banjir yang rugi juga masyarakat,” tuturnya

Termasuk juga memanfaatkan hutan lindung. Ini sangat jelas dilarang oleh pemerintah. Ketika dimanfaatkan, terjadi penggundulan hutan, dan tentunya potensi banjir yang sangat besar.

“Semoga dengan sosialisasi ini, masyarakat memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah melalui prodak hukum yang dibuat. Dan pastinya masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan,” katanya.

Disamping itu, sosialisasi kali ini, AJP begitu berang atas ketidak hadiran pemerintah setempat, baik Lurah Sodoha maupun Camat Kendari Barat.

Ketua Komisi Partai Golkar DPRD Sultra ini menyoroti pemerintah setempat, yang acap kali ketika dia menggelar kegiatan dalam rangka menjalankan tugas DPRD, selalunya tidak dihadiri oleh lurah ataupun camat.

Padahal kehadiran mereka begitu penting, guna memberikan gambaran ihwal kondisi wilayah dan masyarakatnya. Mestinya jika mengacu pada aturan, Wali Kota Kendari yang pantasnya hadir.

Namun kata dia, masih dapat dibijaki karena kesibukan kepala pemerintahan itu sendiri. setidaknya, pinta AJP ada delegasi atau perwakilan dari pemerintah setempat yang hadir baik itu lurah atau camat.

Kehadiran AJP, bukan dalam rangka kampanye, karena diketahui dia salah satu kandidat bakal calon Wali Kota Kendari, namun kehadirannya adalah sebagai anggota DPRD yang tengah menjalani tugas dan kewajibannya.

“ia menjelaskan hubungannya soal Pilwali Kendari kontestasi demokrasi kan masih jauh. Saya datang bukan sebagai calon tapi anggota DPRD, harusnya dipahami. Jika dihitung 10 kali saya adakan kegiatan DPRD baik reses atau sosialisasi perda, hanya 3 kali dihadiri camat dan lurah sisanya tidak. Jadinya ini menjadi pertanyaan besar,” tutupnya.

 

Pewarta : David wiridin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.