LMDH Mitra Hutan Lestari Terima Dana Sharing, Pejabat Dapat Jatah ???

MITRAPOL.com, Banyuwangi Jatim – Perhutani telah membagikan Dana Sharing ke Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayah Banyuwangi dan sudah selesai semuanya pada bulan Juni 2022 lalu.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mitra Hutan Lestari yang berdomisili di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu menjadi salah satu penerima dana sharing terbesar dibandingkan dengan yang diterima LMDH lainnya ada di kawasan Banyuwangi Barat.

Adapun besarnya dana sharing yang diterima LMDH Mitra Hutan Lestari Jambewangi sebesar 336 juta rupiah lebih yang diserahkan oleh pihak Perhutani pada acara penyerahan dana sharing, Senin, 27 Juni 2022 yang lalu di kantor Balai Desa Jambewangi Kecamatan Sempu.

Kenapa dana sharing yang diterima LMDH MHL ini paling besar dibandingkan dengan LMDH yang lain, hal itu kemungkinan karena luas area wilayah hutannya yang paling luas.

Dari beberapa keterangan yang berhasil dihimpun tercatat bahwa kawasan pemangkuan LMDH MHL meliputi kawasan hutan produksi tegakkan Pinus juga termasuk hutan lindung yang terdiri dari petani perambah hutan juga telah dimasukkan kawasan pemangkuan LMDH MHL.

Dikonfirmasi lewat telepon celluler ketua LMDH MHL Muhammad Jaenuri membenarkan bahwa dirinya sebagai ketua LMDH yang baru merasa ketiban Rezeki mendapatkan dana sharing yang jumlahnya cukup besar yaitu lebih dari 336 juta rupiah.

“Alkhamdhulillah mas kita dapat dana sharing yang paling besar” kata Jaenuri diujung telepon cellulernya, namun Jaenuri menampik kalau uang itu sudah bisa dicairkan,”Belum belum bisa dicairkan mas masih menunggu,” kata Jaenuri .

Kenapa belum bisa dicairkan ? Jaenuri tidak menjelaskan alasanya.

Selanjutnya media ini juga mempertanyakan untuk apa saja dana tersebut digunakan ? Jaenuri menjawab penggunaanya masih akan dirapatkan bersama sekretaris dan pengurus lainnya.

Dari sisi ini tampaknya ada kejanggalan bagaimana tidak, uang sudah diterima tetapi belum ada rincian penggunaanya? Ini aneh dan ini menunjukkan dana sharing rawan terjadinya penyimpangan meskipun demikian ketika ditanyakan apakah ada bagian untuk stikholder ? Jaenuri membenarkan memang ada jatah untuk stikholder yaitu yang katanya stikholder ini adalah para pejabat Desa dan Kecamatan juga pihak keamanan dari Kepolisian dan Koramil.

Alasan Jaenuri,”kita harus punya rasa dan di AD/ART pun juga sudah ada aturannya untuk pembagian dana sharing ke stikholder ini,” imbuh Jaenuri.

Apa yang dikatakan Ketua LMDH MHL ini mungkin maksudnya uang terima kasih sehingga pembagian berdasarkan “rasa”, berapa persenkah ? Jaenuri tidak menjelaskan.

Adapun selain karena “rasa” dasarnya kata Jaenuri berpatokan pada AD/ART organisasi atau AD/ART LMDH MHL. Memang setiap LMDH membuat ADART untuk menjadi dasar melangkah. Hanya saja disini apakah sudah terverifikasi AD/ART LMDH LMDH tersebut ?

Yaitu untuk memastikan apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada. Kalau belum pernah diverifikasi maka pemberian dana sharing ke pejabat bisa bisa bertabrakan dengan UU Pemberantasan Korupsi yang mana masuk kategori gratifikasi sebab perlu diketahui dana sharing dari perhutani adalah masuk kategori uang negara karena Perhutani adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga penyimpangan dari penggunaan uang Negara tersebut termasuk ke ranah korupsi.

Redaksi masih terus menggali lebih dalam pemberitaan ini dengan mencoba menghubungi narasuber lainnya.

 

 

Pewarta : Rocky Sapulette

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.