PKN Kawal Sidang Perdana Kasus dugaan Kecurangan Proses Perades di Blora

MITRAPOL.com, Blora Jateng – Sidang perdana kasus Dugaan Kecurangan pengisian perangkat desa (Perades) digelar di Pengadilan Negeri Blora pada, Kamis 7 Juli 2022.

Kasus yang menjadi sorotan publik ini menyidangkan kasus dugaan pelanggaran pidana pemalsuan surat keputusan (SK) Karang Taruna untuk seleksi pengisian Perangkat Desa. Mereka adalah Mohammad Kasno (Kades), dan Muhammad Romli (Pendamping desa) dari Desa Beganjing, Kecamatan Japah.

Dilanjutkan sidang kedua, untuk Kades Nginggil, Darno dan Supron, selaku Operator Desa. Keempat terdakwa tersebut disangkakan pasal 263 KUHP terkait pemalsuan dokumen, dengan ancaman hukumannya maksimal 6 tahun.

Seno Margo Utomo selaku Juru bicara dari Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) menyampaikan, kami PKN bersama Calon Perangkat Gagal (Capraga) kabupaten Blora hadir dalam Sidang perdana ini untuk mengawasi jalannya persidangan.

Ini Kasus besar dan persidangan dua kades ini baru puncak mencairnya gunung es dari permasalahan Kecurangan Perades di Blora.

Selain hadir dalam persidangan kami juga sempat melakukan Audiensi dengan Pengadilan Negeri dan diterima Waket PN M Fauzan Hariyadi di ruang media Center PN.

Dalam kesempatan itu kami menyampaikan Big Picture dari kasus perades di Blora yang baru disidangkan.

Bahwa dugaan kecurangan dalam tes perades itu massif. Karena PKN menemukan fakta bahwa dari 857 formasi yang diseleksi dalam hampir 99% dijual belikan.

Praktek jual beli jabatan ini melibatkan hampir semua level peminpin di desa sampai ke kabupaten. Makanya kami juga mau konfirmasi terkait adanya Mobil Plat Merah penguasa di Blora yang masuk ke PN beberapa waktu lalu sebelum kasus 2 kades ini disidangkan.

Selain itu kasus dugaan kecurangan tes perades merupakan kasus besar karena uang haram yang berputar diperkirakan mencapai 150 Miliar. Sehingga kasus ini sudah menjadi sorotan publik dan sudah pula viral dan jadi perhatian pemerintah provinsi maupun pusat.

Menyikapi semrawutnya proses pengisian perades di Blora PKN berkomitmen mengawal proses persidangan kasus Perades ini dan siap melaporkan ke Jamwas Kejagung, Komisi yudisial juga KPK jika dalam perjalanan kasus ini tidak berjalan seperti yang seharusnya. Misalnya Seperti salah satu terdakwa yang tidak ditahan padahal dalam LP bukan tahanan rumah, ini menjadi catatan kusus bagi PKN.

Karena sesuai dakwaan pasal 263 maka ancaman 6 tahun penjara seharuanya ditahan. Apalagi sempat diisiukan bahwa terdakwa keluyuran di jakarta.

 

Pewarta : Parmin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.