Kisruh di UKPBJ Kota Sabang, Siapakah “Dalangnya”…?

MITRAPOL.com, Kota Sabang Aceh – Pergantian Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Kota Sabang beberapa waktu yang lalu terkesan mendadak dan membuat publik bertanya-tanya, ada apa…?

Belum selesai pertanyaan di kepala masyarakat Aceh khususnya di Kota Sabang, tiba-tiba Plt. Kepala UKPBJ yang baru beberapa hari dilantik, langsung mengambil tindakkan extrim dengan membatalkan 4 paket tender dan mengganti Pokja-Pokja sebelumnya pada 4 paket tender tersebut tanpa ada alasan yang jelas, sehingga keadaan di UKPBJ Kota Sabang semakin mengundang perhatian masyarakat Aceh secara luas.

Aparat Penegak Hukum (APH) saat ini menurut pantauan awak media Mitrapol belum juga melakukan Lidik atau pemanggilan terhadap Plt. Kepala UKPBJ Kota Sabang untuk dimintai keterangan ataupun pemeriksaan, baik dari Kepolisian maupun dari Kejaksaan.

Pergantian Kepala UKPBJ Kota Sabang, tersiar khabar di masyarakat Aceh, diduga karena adanya kepentingan “Besar” dari “Sang Dalang” terhadap paket-paket tender yang sedang berjalan, sehingga Kepala UKPBJ sebelumnya harus diganti secara mendadak karena tidak dapat memuaskan nafsu “Sang Dalang”…?

Plt. Kepala UKPBJ Kota Sabang yang baru dilantik tersebut informasinya telah membuat masyarakat dan kontraktor menjadi “apatis” jika tender di Kota Sabang dapat berjalan dengan fair play dan sesuai aturan yang berlaku.

Masyarakat berharap agar Aparat Penegak Hukum segera menurunkan timnya, baik dari Kejaksaan maupun Kepolisian bahkan jika perlu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera mendalami hal tersebut, karena telah “viral” di Aceh.

Aparat Penegak Hukum baik dari Polda Aceh ataupun Kejati Aceh “wajib” melaksanakan tugasnya dengan baik dan segera menurunkan team khususnya ke Sabang guna mencegah dan melakukan Penegakkan hukum atas dugaan “pemufakatan jahat” dalam pengaturan tender-tender di Kota Sabang guna menyelamatkan uang Negara, dikarenakan Kepolisian dan Kejaksaan yang bertugas di Kota Sabang terkesan “tutup mata” akan kisruh permasalahan dugaan pengaturan tender di Sabang.

Plt. Kepala UKPBJ Kota Sabang yang sekarang, informasinya pernah mengeluarkan statmennya di salah satu media online yang terkesan menyalahkan mantan kepala UKPBJ yang sebelumnya terkait dibatalkannya 4 Paket tender tersebut, bahkan para pokja sebelumnya pada 4 paket tersebut juga telah di ganti secara mendadak oleh kepala UKPBJ Kota Sabang yang baru, namun statmen Plt Kepala UKPBJ Kota Sabang tersebut dibantah dengan keras oleh mantan kepala UKPBJ Kota Sabang, dengan mengatakan bahwa ia telah melaksanakan tugasnya saat itu dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, ada apa dengan kisruh ini, siapakah yang benar antara mantan Kepala UKPBJ dan Plt. kepala UKPBJ yang sekarang…?

Setelah dilantik menjadi Plt.Kepala UKPBJ Kota Sabang bukan hanya membatalkan 4 paket tender saja tapi ia diduga telah melakukan kesalahan dan melanggar aturan dengan memberikan jabatan kepada ketua Pokja pada paket lelang fisik struktur bangunan kepada yang bukan ahli pada bidangnya, contoh ada dokter hewan menjadi ketua Pokja pada bangunan fisik, ini sangat aneh menurut beberapa nara sumber Mitrapol, bagaimana mungkin seorang ketua Pokja yang tidak paham tekhnis struktur bangunan dapat menentukan pemenang dalam sebuah proses tender yang dianggap bersih dari KKN…?

Bahkan baru-baru ini Pokja pada paket lelang pengadaan pekerjaan kontruksi pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) Gampong balohan yang bersumber anggarannya dari DAK senilai 3 miliaran lebih tersebut diduga telah menambahkan persyaratan yaitu surat pernyataan kesanggupan sesuai spesifikasi tekhnis, yang terindikasi pokja telah menyalahi aturan surat edaran deputi LKPP tentang penambahan kualifikasi dan teknis, serta tidak sesuai dengan aturan di IKP 25.8…?

Aparat Penegak Hukum diminta untuk segera memeriksa semua penawaran pemenang tender yang ada di Kota Sabang karena dugaan KKN (pengaturan tender) telah beredar luas di masyarakat Aceh ungkap salah seorang masyarakat yang juga berprofesi sebagai kontraktor, ia minta kepada Media Mitrapol agar namanya jangan disebutkan untuk keamanan dirinya.

Ketua Pokja FM pada kegiatan pengadaan paket jaringan air bersih dan beberapa paket tender lainnya tersebut, pernah juga diperiksa oleh Polda Aceh dalam proyek mesin pompa selaku PPTK untuk anggaran tahun 2018 – 2019, atas dugaan menyalahi aturan dan KKN, saat di konfirmasi oleh Media Mitrapol via what’s apps tidak membalasnya.

Menariknya lagi, telah berkembang informasi jika seluruh paket lelang di Kota Sabang harus mendapat “restu” dari Plt. Kepala UKPBJ, benarkah…?

Saat Media Mitrapol mencoba konfirmasi terkait hal tersebut kepada Plt. Kepala UKPBJ Kota Sabang melalui whats Appsnya, ia membantah dengan keras informasi tersebut dengan mengatakan jika hal itu tidak benar, semua sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku ujarnya kepada awak Media Mitrapol, akan tetapi di saat Media Mitrapol menanyakan aturan/alasannya ia selaku Plt. Kepala UKPBJ di kota Sabang, menunjuk Ketua Pokja dalam proses tender bangunan fisik kepada orang yang tidak paham mengenai teknis struktur bangunan, contoh seperti ada Dokter hewan menjadi ketua Pokja dalam paket lelang struktur bangunan fisik, dasarnya apa..? Plt Kepala UKPBJ Kota Sabang tidak menjawabnya sampai berita ini dinaikkan.

Siapakah “Dalang” sebenarnya sehingga terjadinya kekisruhan di UKPBJ Kota Sabang ini….?

Tertarik kah Aparat Penegak Hukum mendalami permasalahan tersebut…?

Dimanakah KPK saat ini…?

Ntahlah…

Media Mitrapol masih menunggu Konfirmasi dari semua Pihak terkait pemberitaan ini sebagai hak jawabnya.

 

 

Pewarta : T. Indra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.