Berebut Dana Sharing, Kepala Desa bikin LMDH tandingan

MITRAPOL.com, Banyuwangi Jatim – Pengucuran Dana Sharing Perhutani benar-benar jadi ajang saling berebut dengan berbagai cara.

Perlu diketahui LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) adalah lembaga yang dibentuk untuk suatu program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Sehingga setiap tahun dengan program tersebut perhutani wajib mengucurkan dana sharing. Namun karena sistem atau juklak pengucuran dana ini kurang jelas berakibat penyalurannya dibawah cenderung asal asalan dan sering jadi ajang perebutan. Sehingga dalam sistem pembagiannya acapkali mendapat intervensi berbagai pihak contohnya di Banyuwangi yaitu kasus LMDH di Kecamatan Songgon yang berada di kawasan Perhutani Banyuwangi Barat.

Kepala Desa juga bisa intervensi dengan cara mendirikan LMDH baru lewat Musdes dengan nama yang sama, dengan tujuan agar pengucuran dana sharing masuk ke rekening LMDH bentukan Kepala Desa ini.

Karena terjadi kekisruhan dengan kasus tersebut malah pihak Perhutani menunda pengucuran dana ke LMDH Green Bayu Mandiri, padahal seluruh LMDH di Kabupaten Banyuwangi sudah menerima dana sharing tahun 2019 yang dibagikan pada Juni 2022 lalu.

Terkait dengan pengucuran dana sharing Perhutani yang sedang menimbulkan masalah akhirnya BCW (Banyuwangi Corruption) angkat bicara menanggapi konflik LMDH yang ada di Songgon

“Konflik LMDH di Songgon berpotensi muncul di tempat lain ini akibat pengucuran dana sharing yang juklaknya kurang jelas,” kata Masruri sebagai Ketua BCW yang getol menyoroti persoalan Korupsi di bumi Blambangan ini.

Selain itu, Masruri menilai bahwa dana sharing adalah merupakan uang negara karena Perhutani adalah merupakan perusahaan milik negara sehingga pengucuran uang negara tidak boleh semaunya harus ada juklak ‘ Lembaga kami sudah meminta juklak ke perhutani terkait pengucuran dana sharing dan kasus LMDH Green Bayu Mandiri tapi belum ada jawaban sampai saat ini.

Sementara itu, keterangan yang disampaikan pihak Perhutani Bidang Kemitraan KPH Banyuwangi Barat dan yang menangani polemik LMDH Songgon melalui saluran telepon celluler menyatakan, belum cairnya dana sharing ke LMDH Green Bayu Mandiri Songgon disebabkan berkas persyaratan belum masuk ke kami dan Kepala Desanya tidak mau tanda tangan, malahan Kepala Desa Bayu juga mendirikan LMDH sendiri lewat Musdes makin memperumit masalah, saya juga bingung, sudah ketemu Camat tiga kali tapi gak selesai masalahnya,” ujar Nova yang berusaha menengahi persoalan ini.

 

 

Pewarta : Rocky Sapulette

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.