Kajati Kepri Keliru Menetapkan Tersangka Kasus Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Natuna

MITRAPOL.com, Kepri – Wakil Ketua jaringan pengawas kinerja pemerintah (JPKP) Kota Tanjung Pinang dan juga sebagai pemerhati publik di kepri, Ardie wilmar, Menanggapi kasus tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Natuna yang telah di tetapkan tersangkanya oleh Kejaksaan Tinggi Kepri sebanyak 5 orang yang di duga Keliru.!

Menurut Ardie, Kejaksaan tinggi kepri diduga keliru menetapkan 5 orang tersangka kasus tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Natuna.

Lima orang yang sudah ditetapkan tersangka itu diantaranya iyalah, Bupati Natuna periode 2010-2011, Raja Amirullah dan Ilyas Sabli yang menjabat Bupati periode 2012-2015.

Kemudian, Ketua DPRD Natuna periode 2009–2014, Hadi Chandra, termasuk Sekda Kabupaten Natuna periode 2011-2016 Syamsurizon, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua tim TAPD. Kemudian, Makmur, selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) Natuna periode 2009-2012.

“Menurut Ardie Keputusan Kejaksaan Tinggi Kepri itu adalah hal yang sangat keliru menetapkan tersangka yang hanya lima orang saja tersangkanya dengan kasus tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten natuna itu,” ujar ardie.

Perlu di ketahui, Keputusan untuk menetapkan tersangka tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Natuna itu adalah keputusan Kolektif dan Kolegial, atau sudah melalui sidang paripurna di DPRD Kabupaten Natuna.

“Artinya keputusan menetapkan jumlah angka untuk tunjangan perumahan DPRD itu adalah keputusan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD di Kabupaten Natuna yang sudah di anggap wajar,” papar ardie.

Lanjut Ardie, Kita tau itu adalah kasus tunjangan perumahan Anggota DPRD Kabupaten Natuna yang menjadi pertanyaannya adalah salahnya dimana..?

Tunjangan perumahan itu tidak melebihi Provinsi, dan juga di Ranai pada waktu itu belum ada developer propeti yang menyewakan rumah untuk Pejabat yang mempunyai standar harga. yang ada pada waktu itu hanya rumah masyarakat untuk disewa oleh anggota DPRD yang tidak mempunyai Standar Harga. Jadi salahnya dimana..?

Kalau ini mau disalahkan, Kenapa kejaksaan tinggi kepri hanya menetapkan 5 orang saja tersangkanya.?

Kenapa tidak semua Anggota DPRD Kabupaten Natuna yang bertugas pada waktu itu dijadikan tersangka, ada sekitar 20 orang anggota DPRD Kabupaten Natuna yang bertugas pada waktu itu, Karena tunjangan perumahan itu untuk mereka.!

Bukankah yang memberi dan yang menerima sama salahnya dimata hukum Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

“Apa lagi penetapan kelima tersangka itu sejak tahun 2017 lalu. Sudah lima Kajati Kepri kasus ini belum dituntaskan, menjadi tanda tanya kinerja Kajati, kok selama itu belum juga di selesaikan,” punkasnya.

 

Pewarta : Jan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.