Penghapusan pegawai TKK di Indonesia, Ketua DPRD Kota Bekasi minta Pemkot ambil langkah bijak

MITRAPOL.com, Kota Bekasi Jabar – Seperti diketahui bersama, pada Tahun 2023 mendatang, Pemerintah Pusat berencana akan menghilangkan pekerja honorer dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di 500 kota dan kabupaten se-Indonesia.

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifudaulah berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dapat memperhatikan dan mengambil langkah yang bijak dalam perubahan status Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Pemerintahan Kota Bekasi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Mengingat mulai November 2023 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengeluarkan surat edaran untuk menghapus pegawai TKK di Indonesia.

Hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Bekasi karena menurut Ketua DPRD Kota Bekasi, H.M. Saifuddaulah perlu dipertimbangkan faktor keberlangsungan hidup pegawai TKK yang selama ini sudah lama mengabdi.

Saifudaulah melihat aturan baru dari Pemerintah Pusat tersebut adanya sebuah spirit untuk meningkatkan status TKK lebih jelas dan kesejahteraan lebih baik. (ADV/Setwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.