Penyerapan PAD belum maksimal, Ketua DPRD Kota Bekasi minta Komisi III evaluasi

MITRAPOL.com, Kota Bekasi Jabar – Penyerapan PAD oleh Pemkot Bekasi belum dirasa maksimal. Menilik hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah akan medalami permasalahan tersebut dengan pihak Komisi III DPRD Kota Bekasi.

“Ya saya akan minta Komisi III mengevaluasi,” ujarnya belum lama ini.

Perlu diketahui untuk pajak yang sudah terealisasi Tahun 2021 mulai dari Pajak Parkir 83,20 persen, restoran 86,5 persen, PBB 76,41 persen dan hiburan 77,1 persen.

Sedangkan dari retribusi terdapat beberapa sumber pendapatan, diantaranya Pelayanan kesehatan 73, 26 persen, Layanan parkir tepi jalan umum 51,38 persen, pelayanan pasar 86 persen, terminal 70, 04 persen, IMB 43, 89 persen, angkutan umum 28,9 persen, Perpanjangan izin TKA 38 persen, serta yang paling rendah pada rekreasi dan olahraga 10, 52 persen.

Diterangkan, Saifuddaulah DPRD akan mendalami permasalahan PAD sehingga dari pendapatan itu menjadi bahan evaluasi DPRD untuk 2023. Begitu juga setelah itu nanti saat masuk pembahasan di belanja untuk pembiayaan.

Menurut Saifudddaulah pihaknya juga akan melihat pendapatan yang direncanakan oleh pemerintah terpenuhi target atau tidaknya.

“Nah hasil itu akan mejadi catatan DPRD bila dengan anggaran yang digelontorkan sekian seberapa jauh terpenuhi dan tidak terpenuhinya. Oleh karena itu, DPRD akan mendalami PAD karena bagaimanapun jangan sampai menganganggarkan sesuatu dengan kemampuan belanja lemah,” pungkasnya.

“Nanti kita sesuaikan. Termasuk juga tadi masalah pembiayaan kemudian masuklah belanja, baik belanja dalam artian kepentingan penyediaan masalah pegawai maupun non pegawai,” imbuhnya.

Dengan itu langkah DPRD ke depan akan mendalami neraca konsep keuangan pemerintah seperti halnya laporan perencanaan anggaran yang dibuat dan bagaimaina kinerja keuangan.

Apabila kinerja keuangannya bagus dan signifikan baik maka pihaknya minta untuk mempertahankan. Namun apabila sebaliknya maka DPRD akan mencari tau titik lemahnya dan akan minta untuk memperbaikinya.

“Khususnya dengan pendapatan ya kita akan lihat mana belanja yang sesuai kebutuhan. Sehingga nanti balance kaitan dengan skala prioritas dan dapat optimalisasi dalam pembangunan. Jadi target-target pembangunan yang belum tercapai di tahun sebelumnya maka 2023 akan dituntaskan. Namun kita disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.(ADV/Setwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.