Dinas DP3A Butur Gandeng Fakultas Hukum Unidayan Sosialisasikan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

MITRAPOL.com, Buton utara – Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab Butur menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, kordinasi, sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus manajemen dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak se-kecamatan Buton utara

Sosialisasi tersebut dimulai dari Kecamatan Kulisusu Barat tepatnya di desa Karya Bhakti, kecamatan Wakorumba Utara, kec.Kulissusu, kulisusu Utara, kambowa dan terkahir kec.Bonegunu, Sabtu 30 juli 2022,

Dalam kegiatan tersebut menghadirkan Dua Narasumber yaitu dari Fakultas Hukum Unidayan Baubau Darmawan Wiridin, S.H. MH Dekan Fakultas Hukum Unidayan Baubau sedangkan dari pihak Polres Butur diwakili oleh Kanit Reskrim Bripka Mudatsir Farzan

Dalam kegiatan itu masing masing Narasumber menyampaikan materi yang telah diamanahkan kepada Dekan Faktas Hukum

Dalam penjelasannya, Darmawan wiridin menyampaikan materi tentang”Manajemen dan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemaparannya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Dp3A Butur dan pihak kepolisian saja, namun kata dia, hal itu adlah tanggung jawab seluruh komponen mulai dinas, penyidik, Kepala desa, Lurah, camat, tokoh adat, tokoh agama, pekerja sosial dan juga masing masing individu harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menyediakan masalah tersebut,

Dikatakannya pula bahwa masyarakat atau pihak korban atau keluarga korban tidak perlu ragu takut, atau malu untuk melaporkan setiap peristiwa Hukum atau informasi yang didapatkan, oleh karena setiap kejadian yang terjadi tidak akan diproses langsung, tetapi akan dilakukan mediasi secara humanis untuk mencari solusi yang terbaik dari setiap persoalan tersebut,

Lantas dia juga menambahkan kegiatan semacam ini seharusnya diadakan perdesa untuk lebih tersosialisasi sehingga masyarakat makin paham dan mendapat saluran pengaduan yang lebih mudah dan cepat, dan masyarakat diharapkan setiap kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi agar terlebih dahulu diselesaikan atau dilakukan mediasi dtingkat desa, dan kecamatan sedangkan ditingkat kepolisian atau Dp3a adalah langkah terakhir karena penyelesaian ditingkat pertama tadi TDK ada solusi,” ujar mantan Ketua Partai PKS baubau itu.

 

Pewarta : David Wiridin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.