BCW Geruduk Kantor Bupati Banyuwangi tuntut Penjualan Saham Senilai 301 Milyar rupiah dipertanggungjawabkan

MITRAPOL.com, Banyuwangi Jatim – Sejumlah elemen masyarakat dikomandani BCW (Banyuwangi Corruption Watch) menggeruduk Kantor Bupati Banyuwangi pada Kamis, 4 Agustus 2022 jam 10 wib dengan tujuan menuntut pertanggungjawaban Bupati Banyuwangi atas penjualan saham yang terjadi tahun 2020.

Masa yang berjumlah kurang lebih 50 orang ini berorasi didepan pintu Gerbang Pemkab Banyuwangi dibawah penjagaan ketat puluhan pihak Kepolisian dari Polresta Banyuwangi.

Inti tuntutan adalah menuntut agar dana Rp. 301 Milyar hasil penjualan saham yang terjadi pada tahun 2020 diusut tuntas.

Perlu diketahui di tahun 2020 saat itu eranya Bupati Anas yang juga suami Bupati yang sekarang menjabat Ipuk festiandani Azwar Anas. Bupati Anas lah yang menandatangani Golden Share 10 % atau hibah saham. Tetapi diakhir pemerintahan Bupati Anas sebelum tampuk kekuasaan beralih ke istrinya.

Bupati Anas menjual saham milik Pemkab Banyuwangi dan memperoleh dana ratusan milyar padahal usia jabatannya tinggal menghitung hari. Inilah yang menjadi sorotan BCW dan elemen masyarakat lainya atas kejanggalan terkait ada apakah Bupati Anas menjual asset Pemkab sementara usia jabatannya tinggal menghitung hari ?

Hal mana diketahui penjualan saham dilakukan pada tanggal 10 Desember 2022 kurang dua puluh hari lengser. Bukankah jabatan yang tinggal menghitung hari Bupati tidak punya kewenangan untuk melakukan kebijakan terkait hal hal strategis ? tetapi faktanya Bupati Anas berani menjual saham yang merupakan asset strategis Pemkab Banyuwangi dan terjualah asset strategis itu.

Saham Pemkab Banyuwangi yang dijual sebesar 15% atau senilai Rp 301 milyar dari 10%. sahamnya kepada PT. Merdeka Cooper Gold (MCG) yang merupakan induk dari PT. Bumi SuksesIndo (BSI) yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

Koordinator BCW Masruri sekaligus penanggungjawab aksi menyatakan dalam orasinya ” Kami dari Elemen Masyarakat Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Banyuwangi atas Dana Rp 301 Milyar hasil penjualan saham yang diindikasikan dibuat bancaan,” ucap Masruri dengan suara lantang.

Hal senada juga disuarakan oleh orator dari elemen masyarakat yang lain yaitu David menyatakan ” Rakyat Menjerit Hak hak mereka dirampas terutama masyarakat terdampak akibat Tambang Emas di wilayah ring 1 yang tetap miskin akibat ulah para pengkhianat rakyat,” teriak David

Karena Massa Aksi tidak ditemui Bupati Banyuwangi akhirnya masa bergeser ke kantor BPKAD. Kantor yang membidangi pengelolaan asset dan kekayaan Daerah ini menjadi sasaran aksi disebabkan dianggap yang paling bertanggungjawab dalam proses penjualan saham. Tetapi sayangnya Cahyanto sebagai pimpinan BPKAD justru tidak berada dikantornya kemudian masa semakin emosi setelah tahu Kepala BPKAD Cahyanto sedang tidak dikantor.

ROPIK dari APPM meminta Cahyanto Kepala BPKAD konsewen agar menemui Peserta aksi yang terus bertahan di kantor BPKAD beberapa saat berselang perwakilan peserta aksi sebanyak 5 orang dipersilahkan masuk ke gedung BPKAD. untuk musyawara namun pertemuan tidak menghasilkan apa apa karena data penjualan tetap tidak bisa dikeluarkan.

Peserta aksi dari ORMAS KPK Independen Sapulette berkomentar, “Data yang telah dijanjikan berulang kali akan diserahkan kepada kami namun tidak diberikan maka apa yang menjadi dugaan penyalahgunaan uang hasil penjualan saham benar terbukti ada penyimpangan,” tegas Rocky Sapulette.

Diakhir aksi, karena Kepala BPKAD tidak bisa ditemui maka massa bersepakat akan menurunkan masa yang lebih besar lagi dan menduduki kantor BPKAD.

 

Pewarta : Ferry Vantiko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.