Dewan Komisi Rapat terkait pasien meninggal di RS Wahidin Sudirohusodo karena salah suntik

MITRAPOL.com, Makassar Sulsel – Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan laksankan rapat dengan dengar pendapat (RDP) di ruang rapat komisi E Lantai 7.G. Tower kantor DPR Jl Uripsumiharjo Kota Makassar, Jumat (12/08/2022).

Rapat yang dipimpin langsung ketua komisi E DPRD Sulsel Rahman Pina pertama tama mengucapkan belasungkawa kepada Danenra anak bayi yang meninggal di RS Wahidin Karena disuntik Obat oleh perawat RS.

Oleh karena agenda rapat bersamaan jadwal rapim DPR membahas APBD 2023 yang harus di ikuti oleh semua pimpinan komisi maka ketua kosi RP digantikan wakil ketua komisi E untuk pimpin rapat yang sedang berlangsung.

“Wakil ketua kosi E Andre Prasetyo,bukan hanya penjelasan dan sanksi kepada perawat yang menyuntik terhadap bayi yang berujung hilangnya nyawa nakda Danendra tapi harus ada sentuhan dan santunan dan sanksi lebih ketat yangdi atur dalam UUD,” imbuhnya,

Melepas ikhlas itu tidak mudah meski sudah dilakukan mediasi damai oleh pihak RS dan orang tua korban namun ini harus di perbaiki semua sistem pelayaan agar tidak terulang lagi peristiwa yang sama, apalagi ini tentang hilangnya nyawa seseorang,” tegas prasetyo tanta.

Saya menyayanngkan hal ini karena merupakan keteledoran pihak RS perawat ini pasti karena kurangnya kedispilanan dan pengawasan oleh pihak dokter kepada perawat sehingga perawat ini salah menyuntik pasien, hal ini juga karena tidak adanya komunikasi aktif dari pihak RS Kepada orang tua korban alkhirnya keluarga korban melapor ke ormas pemuda pancasilan, kemudian ormas melakukan persuratan ke DPR untuk dibicarakan di DPRD,” pungkas Rispayanti anggota kosi E.

Diketahui perawat magan yang melakukan penyuntika kepada bayi Danenra didampingi dua orang perawat seniornya, manajemen RS Wahidin S telah menjatuhkan sanksi kepada perawatnya dengan pemotongan gaji 25% dan diskorsing tidak bisa lagi praktek di RS Wahidin, bayi tiba di RS Wahidin tgl 14 juli 2022 dan peristiwa meninggalnya tgl 19 juli 2022 dan mediasi damai di lakukan tgl 28 juli 2022, namun keluarga korban tidak puas dengan hasil medias.

Pemuda pancasila mendesak DPR da Pemerintah agar dilakukan pencopotan kepada direktur utama RS Wahidin yang dianggap melanggar kode etik RS oleh bawahannya dan meminta dukungan kepada DPR dan Pemerintah Sulsel dukungan untuk menyuarakan ke DPR RI dan kemenkes agar di suarakan ke pusat apabila direktur RS Wahidin tidak di copot, dan meminta kepada DPR dukungan untuk pelaporan kepada pihak kepolisian karena ini merupakan unsur pidana,” tegas ketua dan anggota Pemuda pancasila.

Anggota Kosi tentu siap memfaselitasi dan mengawasi sampai ada keputusan tetap kedua pihak hanya saja DPR dan pemerintah dalam kapasitasnya hanya bisa memberi dukungan, teguran dan saran kepada pihak RS karena RS Wahidin adalah bawahan langsung kementrian kesehatan,” tutup prasetyo.

 

Pewarta : Ali Ghugunk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.