Kupas Layangkan Somasi ke BPKAD Kab Banyuwangi Buntut Penjualan Saham

MITRAPOL.com, Banyuwangi-Jatim. Buntut gonjang ganjing penjualan saham Pemkab Banyuwangi 301 Miliar yang tidak jelas penggunaannya akhirnya kumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Ungkap Penjualan Saham. (KUPAS) melayangkan Somasi ke BPKAD Kab. Banyuwangi pada Selasa, 16 Agustus 2022 jam 14.00 Wib.

Somasi tersebut dilayangkan akibat ketidaktransparanan BPKAD terkait data data penjualan saham milik Pemkab Banyuwangi yang ada di perusahaan tambang emas tumpang 7 PT. Merdeka Cooper Gold (MCG).

KUPAS sendiri adalah gabungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat di Banyuwangi antara lain dari BCW (Banyuwangi Corruption Watch), KPK Independen, APPM (Aliansi Pemuda Perduli Masyarakat), MPL (Masyarakat Perduli Lingkungan, dan FPB (Forum Perduli Banyuwangi).

Alasan kenapa somasi dilayangkan, Yahya Umar selaku Koordinator KUPAS mengatakan, karena berkali kali kita minta isinya hanya janji janji sampai sekarang tidak diberikan, “Berkali kali kami minta persurat data penjualan saham namun BPKAD tidak memberikan,” kata Yahya Umar.

“Demi Banyuwangi yang lebih baik kita terus kawal persoalan saham, jangan ada penyalah gunaan, sebab dana saham ini jumlahnya cukup besar, walau sudah dijual 15% namun yang masih mengendap di PT. MCG nilainya masih sekitar 4 Triliunan,” tambah Yahya Umar

Ketua BCW Masruri, Perlu diketahui isu penjualan saham tanggal 10 desember 2020 kini terus menggelinding dan menyatakan akan menindaklanjuti pada proses hukum. berkaitan dengan data apa yang sedang dipersoalkan ke BPKAD.

Masruri menambahkan bahwa ketidaktransparan BPKAD seperti contohnya data proyek pembangunan yang katanya dibiayai dana penjualan saham ternyata hanya gombal.

Selanjutnya Masruri memberikan penegasan, “kalau memang ada data itu, tolonglah tidak usah disembunyikan, waktu mediasi kan sempat ditunjukkan oleh Pak Cahyanto Kepala BPKAD namun mengapa tidak diberikan ada apa gerangan,” cetus Ketua BCW itu.

Penggunaan dana hasil penjualan saham sebesar Rp. 301 Miliar yang tidak jelas sampai kapanpun tetap dipersoalkan oleh Masyarakat Banyuwangi,” tutup Masruri.

 

Pewarta : Rocky Sapulette

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.