Proyek Dinas Pendidikan di SMPN 1 winongan Di duga Amburadul, Ini Ceritanya

MITRAPOL.com, Pasuruan – Diduga proyek milik dinas pendidikan dalam pengerjaan rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP yang di kerjakan oleh CV Ika berdikari dan konsultan pengawas oleh CV fender konsultan dalam jangka waktu 65 hari kerja dengan pagu senilai Rp.208.212.000, nampak dengan jelas bahwa papan nama di biarkan tergeletak begitu saja berada di tumpukkan limbah kayu.

Dari pantauan di lapangan juga nampak tidak adanya alat pengaduk semen, lebih ironisnya lagi bahwa para Pekerja juga terlihat tak satupun yang memakai (K3) kesehatan dan

keselamatan kerja. Sabtu (20/8)

Kami selaku awak media dari MITRAPOL.com yang saat itu sedang berada di lokasi berusaha untuk mencoba menghubungi pelaksana proyek tersebut melalui chat dan telfon, namun pelaksana proyek tersebut tidak merespon alias tidak di angkat bahkan chat kami pun tidak di balas, padahal pesan kami terlihat sudah di buka dengan tanda warna biru.

Kami yang juga selaku sebagai kontrol sosial hanya ingin klarifikasi dan koordinasi terkait dengan penting nya dalam menerapkan (K3). Yang notabene Padahal di lokasi pengerjaan proyek tersebut juga terdapat pengawas proyek namun malah di biarkan saja para pekerja tidak menggunakan K3.

Perlu di ketahui, untuk standar K3 dalam keselamatan pada setiap proyek-proyek milik pemerintah adalah merupakan poin penting yang bersifat wajib untuk dilaksanakan.

Pasal nya jika terbukti telah dengan sengaja diabaikan oleh pihak pelaksana/rekanan jika itu dilakukan oleh CV tersebut maka sanksi yang bisa diterapkan adalah berupa pencabutan izin usaha jasa konstruksi,”

Tertuang pada undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 96 yang berbunyi

Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara Konstruksi;

kegiatan layanan Jasa

d. pencantuman dalam daftar hitam;

e. pembekuan izin; dan/atau

f. pencabutan izin.

Sementara hingga sampai munculnya berita ini tayang, pihak pelaksana dari CV Ika berdikari belum bisa menghubungi. (bersambung..)

 

Pewarta : Lan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.