Kasus Panas PDP dan Chan tempuh Babak Baru

MITRAPOL.com, Kotamobagu – Laporan Chandra E Dampopolii di Mapolres Kota Kotamobagu terkait penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Akun Fb atas nama Pamella Damaiyanti Pandjaitan nampaknya akan menjadi babak baru di Ibu Kota Jakarta.

Pasalnya, Chandra selaku korban merasa belum mendapatkan keadilan, karena merasa ada yang rancuh dari praperadilan yang dilayangkan Pamella di Mapolres Kota Kotamobagu.

Menurut Chandra, seorang tersangka apalagi berstatus DPO tidak bisa lagi mengajukan praperadilan karena akan ada upaya pengkerdilan hukum atas nama hak warga negara.

“Kan sudah sangat jelas apa yang menjadi edaran dari Mahkamah Agung yang disebut SEMA, dimana SEMA nomor 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO).” ucap Chandra.

Lanjut Chandra, Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO), Mahkamah Agung sudah memberikan petunjuk secara gamblang yaitu antara lain :

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan

2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima

3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. Demikian disampaikan untuk dipedoman.

“Edaran itu jelas untuk menutup peluang TSK melarikan diri atau menunda hukuman sehingga TSK bisa berkeliaran kamana-mana,” ucapnya lagi.

Selanjutnya, karena merasa tidak ada perkembangan dalam proses, Chandra berangkat ke Jakarta untuk meminta keadilan setingkat lebih tinggi dari Mapolres, dengan harapan agar supremasi hukum benar-benar ditegakan sebagaimana amanah UU dan KUHP.

“Bukannya saya ragu dengan penganan Mapolres namun kasus ini sudah setahun dan takutnya TSK akan melarikan ke luar negeri, sehingga kalaupun proses praperadilan tetap disidangkan maka minimal TSK yang sudah berstatus DPO bisa dihadirkan di Kotamobagu dan menjadi pantauan dari pihak kepolisian agar tidak lagi Kemang-mana,” tegas Chandra.

Sekedar diketahui bahwa Pamella sudah ditetapkan sebagai DPO dari bulan Juli dengan tiga laporan dan dijerat UU ITE.

 

Pewarta : Anjas Maindoka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.