Soal adanya Aktivitas kegiatan Pinjol Ilegal, Lurah Panunggangan Bungkam Saat dikonfirmasi

MITRAPOL.com, Tangerang Kota – Terkait Dugaan adanya kegiatan aktivitas Ilegal Pinjaman Online (Pinjol) di wilayah MH Thamrin RT 04/02, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Panunggangan, Kota Tangerang, Lurah setempat bungkam saat dikonfirmasi, Selasa (23/08/22)

Perlu diketahui bahwa perusahaan yang bergerak di bidang pinjaman online (Pinjol) berada di sebuah Ruko yang dimana aktifitas kegiatan tersebut mencurigakan serta menjadi Pertanyaan Publik.

Perusahaan Ilegal Tersebut Terindikasi sembunyi Sembunyi dalam melakukan kegiatan aktifitasnya, itu terbukti di pemberitaan Awal yang berjudul https://mitrapol.com/2022/08/22/waduh-diduga-ada-pinjol-ilegal-beroperasi-di-wilayah-tangerang/

Meski sudah di publikasikan belum ada tindakan Lanjut oleh pihak instansi Terkait Mulai dari pemerintah Hingga Kepolisian,

Disisi Lain untuk mendapatkan informasi yang Lebih akurat terkait kegiatan dugaan Perusahaan Pinjol Ilegal wartawan Mitrapol.com mencoba untuk konfirmasi ke Lurah Panunggangan meski beberapa kali di Chat WhatsApp messenger serta di telpon tidak merespon/menjawab terkesan Bungkam.

Menurut Witra SIP pengkritik kinerja pemerintah dan aparatur sipil, dari kalangan masyarakat seharusnya pihak pemerintah khusus kelurahan mengetahui adanya kegiatan perusahaan yang di duga pinjol ilegal yang ada diwilayahnya, Jangan sampai ketika ada permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar baru merespon.

Perusahaan yang diduga bergerak di bidang pinjaman Online (Pinjol) itu harus beli di lakukan pemeriksaan oleh pihak terkait mulai dari perizinan domisili keberadaan serta pengawasan Otoritas jasa Keuangan (OJK) Apakah sudah memenuhi syarat dalam melakukan kegiatannya atau belum, Jangan sampai masyarakat lagi yang menjadi korban sindikat pinjol ilegal tersebut.

Jika terbukti perusahaan itu bergerak di bidang Pinjaman Online (Pinjol) serta tidak memiliki dasar legalitas yang Sah Sebagaimana mestinya, Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk penyelenggara pinjol, terhadap ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 2 miliar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999.

Jadi saya berharap Kepada Lurah Panunggangan kota Tangerang untuk segera melakukan peninjauan terkait kegiatan tersebut dan saling berkomunikasi dengan Dinas terkait untuk melakukan penutupan,” tegas dia

 

Pewarta : Shem Mp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.