LASKAR Minta Kejati Aceh Periksa Kembali Proyek Air Bersih Pulo Aceh dan PT Pekola Langsa

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Ketua Harian Yayasan Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) Mhd. Mukhlis, mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh pada, Kamis 25 Agustus 2022.

Tiba di Kantor Kejati Aceh, Ketua Harian LASKAR langsung mendatangi ruang Kasi Penkum Kejati Aceh untuk bersilaturrahmi dan meminta penjelasan terkait penghentian kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih BPKS Pulo Aceh dan PT Pekola Langsa, yang sebelumnya dilaporkan LASKAR ke Kejati Aceh.

Kasi Penkum Kejati Aceh Ali Rasab Lubis, dalam kesempatan itu menjelaskan, kasus dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan jaringan air bersih BPKS di Pulo Aceh telah dihentikan pada bulan Maret 2021 lalu sebelum Bambang Bakhtiar menjabat sebagai Kajati Aceh.

“Kasus pembangunan jaringan air bersih BPKS Pulo Aceh anggaran tahun 2017-2018 telah dihentikan pada bulan Maret tahun 2021 dan Kasus PT Pekola dihentikan pada bulan Desember 2021, Sedangkan Babahrot tidak dilakukan pemeriksaan karena kewenangan ada di penyidik Polri,” ungkap Kasi Penkum Kejati Aceh kepada Yayasan LASKAR dan juga wartawan Mitrapol.com

Mendapat penjelasan dari Kasi Penkum bahwa kasus-kasus tersebut telah dihentikan dengan alasan tidak memenuhi dua alat bukti, Ketua Harian LASKAR menanggapi dengan serius informasi tersebut.

Menurutnya, selama ini LASKAR selaku pelapor tidak mendapatkan informasi terkait penghentian kasus dugaan KKN pada PT Pekola Langsa, yang terindikasi melibatkan Wali Kota Langsa Usman Abdullah, padahal, kasus itu dilaporkan oleh LASKAR, yang juga telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen penting kepada Kejati Aceh,

“Sebagai pelapor, LASKAR tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari Kejati Aceh terkait perkembangan kasus ini, menurut kami ini sangat aneh dan membingungkan dalam penegakan hukum yang dilakukan pihak Kejati Aceh,” ungkapnya.

Ketua harian LASKAR berharap, Kejati Aceh membuka kembali kasus tersebut, termasuk kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih BPKS di Pulo Aceh, yang dari awal dianggap sudah bermasalah, tapi justru tidak ada yang menerima konsekuensi hukum, padahal proyek tersebut dinilai telah merugikan keuangan Negara.

LASKAR juga mengaku segera membuatkan surat kepada Kajati Aceh, Bapak Bambang Bachtiar dan Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) RI, untuk meminta agar kasus dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan jaringan air bersih Pulo Aceh Aceh serta kasus dugaan KKN pada PT Pekola Langsa, segera dibuka kembali.

LASKAR akan menyiapkan bukti-bukti untuk dikirimkan kepada Kajati Aceh dan Kajagung, sehingga menguatkan dan meyakinkan kembali Penegak hukum untuk mengusut lagi kasus tersebut secara tuntas,

“Sebagai mitra kerja dalam hal Penegakan hukum, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kasi Penkum Kejati Aceh yang telah memberikan informasi dan fakta sebenarnya bahwa kasus itu dihentikan dengan alasan tidak memenuhi dua alat bukti sebelum Bapak Bambang Bachtiar menjabat sebagai Kajati Aceh, dengan begitu, kami segera siapkan bukti tambahan agar Kejaksaan mau membuka kembali kasus itu dan mengusutnya secara tuntas,” kata Mukhlis.

Sementara itu, Ketua Harian LASKAR, Mhd. Mukhlis, kepada media ini menjelaskan, publik bertanya-tanya terkait alat bukti yang tidak cukup, sehingga kasus pembangunan jaringan air bersih BPKS Pulo Aceh dan PT.Pekola dihentikan, “Sedangkan di lapangan ditemukan banyak sekali masalah yang harusnya menjadi bukti bahwa ada yang tidak beres dalam pengerjaan proyek tersebut,” jelasnya,

“Namun begitu, kita tetap mengapresiasi kerja Kejati Aceh dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, kita berharap Kejati Aceh kedepan lebih transparan mengungkap kasus-kasus besar seperti ini, karena sebelumnya, kita mendapat informasi tentang penyelidikan, tapi saat kasus dihentikan, kita justru tidak dapatkan informasi atau rilis dari kejaksaan,” ungkapnya.

Selain itu, LASKAR juga akan menyurati Kejari Nagan Raya, untuk mengungkap kembali secara tuntas kasus dugaan korupsi dan pekerjaan yang diduga fiktif, kasus itu sebelumnya dilaporkan oleh masyarakat Desa Babahrot Nagan Raya ke Kejati Aceh, tapi telah dikembalikan dengan alasan wewenang penyidik Polri,” tutup Ketua harian LASKAR.

 

Pewarta : T. Indra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.