DPP BBP Dorong Kejati Banten Usut Empat Kegiatan Dinas PUPR Kab Lebak TA 2020

MITRAPOL.com, Lebak Banten – Berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tahun 2021 atas empat proyek pembangunan di Dinas PUPR Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran (TA) 2020.

Diketahui bahwa ada sejumlah temuan terkait pembangunan fisik TA 2020 di DPUPR kab lebak
1. Ruas jalan Cileles – Posko, APBD lebak
2. Ruas jalan Cileles – Posko, DAK) kelebihan bayar
3. Ruas jalan Lebaksiuh – Pasir Kupa, DAK
4. Pekerjaan penanganan banjir tebing sungai Cimoyan, APBD

Ketua OKK DPP Badak Banten Perjuangan Dede Kodir akan mendorong Kejaksaan tinggi (KEJATI) Provinsi banten untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Dinas PUPR Lebak, berdasarkan hasil temuan BPK RI tahun 2021 pada kegiatan Pembangunan TA 2020 di temukan adanya kegiatan yang tidak sesuai spesifikasi dan pengurangan volume sehingga dapat berimbas pada rendahnya kualitas bangunan.

Selain itu telah terjadi kelebihan pembayaran dari pemerintah daerah dan pusat karena proyek yang di kerjakan oleh pihak rekanan tidak sesuai dengan kontrak.

“Dengan adanya kegiatan yang tidak sesuai spesifikasi dan pengurangan volume pasti berimbas pada kualitas,” kata Dede Kodir Ketua OKK DPP BBP

Menurutnya, Empat kegiatan yang di rekomendasi BPK RI. Diantaranya :

1. Ruas jalan Cileles – Posko, APBD lebak (Rp. 30.184.093,64)
2. Ruas jalan Cileles – Posko, DAK (Rp. 244.672.204,25)
3. Ruas jalan Lebaksiuh – Pasir Kupa, DAK (Rp. 64.107.019,81)
4. Pekerjaan penanganan banjir tebing sungai Cimoyan, APBD (Rp. 38.889.812,00)
Total keseluruhannya dari 4 item Rp. 377.853.129,70.-

Rincian perhitungan tersebut ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak.
Berdasarkan temuan BPK RI tersebut DPP Badak Banten Perjuangan akan mendorong Kejati Banten untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana yang di maksud temuan BPK RI pada kegiatan dinas PUPR kab Lebak.

“Saya meminta Kejati Banten agar melakukan pemeriksaan terhadap temuan BPK RI, karna telah terjadi perbuatan melawan hukum pada kegiatan tersebut,” kata Dede Kodir lagi.

Dikatakan mantan kordinator Kumala, BBP akan mengawal perkara itu di Kejati Banten agar serius dalam penanganan hukumnya.

” BBP akan mengawal proses hukumnya di Kejati Banten,” imbuhnya

 

Tim Mp Lebak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.