Penegakan Perda Lemah, Indra Jaya : Masih ada kepentingan dan kurangnya koordinasi

MITRAPOL.com, Metro Lampung – Salah satu tujuan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu, Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jikapun perda ditegakkan, pastilah ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Tentu hal ini juga ada kaitannya dengan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Apalagi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah setempat. Sehingga dapat memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah.

Persoalan di Kota Metro, adanya temuan dilapangan banyak rumah sudah beralih fungsi yaitu Rumah Tempat Hunian (RTH) dijadikan Rumah Tempat Usaha (RTU) bagi pengusaha berskala besar. Terindikasi jika para pengusaha tersebut menghindari pajak sebagai PAD Kota Metro. Padahal dalam aturan Perda diharuskan bagi masyarakat atau pengusaha untuk mengurus izin tersebut.

Kemudian, media ini meminta tanggapan atas persoalan diatas kepada Indra Jaya, SE selaku anggota DPRD Metro, Fraksi Partai Golkar. Ia menjelaskan, jika saat ini Presiden Joko Widodo telah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lebih sederhana. Artinya, perubahan status bangunan itu harus dirubah izin, jika telah berubah fungsinya.

Adanya fakta temuan dilapangan, jika Rumah Tempat Hunian (RTH) dijadikan Rumah Tempat Usaha (RTU) berskala besar. Bahkan, Indra Jaya berkomentar, tentu akan sulit penegakan perda masih ditunggangi banyak kepentingan tertentu.

“Itu harus ada izin, dan izin itu bisa dirubah. Tapi bukan merubah PBG/ bentuk rumah, kan itu untuk usaha, jadi SIB yang dirubah. itu sama, kalaupun dia tidak merubah IMB tidak dipermasalahkan dan masih tetap berlaku. Sulitnya ini, tugas dinas menegakkan perda itu kurang koordinasi, mereka hanya laporan,” kata Bang Indra Jaya, kepada Mitrapol, melalui sambungan telpon, Rabu (31/8).

Indra juga menyayangkan, jika adanya temuan fakta dilapangan dan tidak ditindaklanjuti. Meskipun, kurangnya ketegasan dari pihak penegak perda yang disebabkan kepentingan tertentu.

“Itu sulit……kalau sudah bicara kepentingan, kembali kepada penegakan perda itu,” jawabnya.

Bahkan, Indra Jaya berjanji dan pihaknya siap menegur dinas terkait sesuai dengan fungsi kami. Apabila tidak mampu melaksanakan penegakan perda tersebut.

“Sebenarnya kita bisa negur, karena kita enggak dapat informasi itu, paling tidak dipanggil untuk mengurus itu. Masalahnya dimana untuk mengurus itu. Artinya, toh bukan dia juga mengurus itu dan dibebankan sama perusahaan,” imbuhnya.

Diakhir komunikasi via telpon, politisi Partai Golkar ini mengakui, jika saat ini pengawasan masih banyak kekurangan di Kota Metro.

“Di Metro ini memang pengawasan kurang, karena banyak faktor, ya…Kami enggak bisa terlalu nekan, personil tidak banyak. Kedua, koordinasinya masih lemah juga. Misal, ini akan terbit izin, seharusnya di koordinasikan. Jikapun bermasalah ditengah jalan, kan sudah tau. Inikan enggak, akhirnya meraba – raba dapat informasi dari masyarakat, LSM dan rekan-rekan wartawan. Selama ini, info yang didapat itu saja dan belum saya dengar mereka terjun langsung,” tutupnya.

 

 

Pewarta : MM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.