Merasa di bohongi, Masyarakat lakukan aksi demo di PT BDL

MITRAPOL.com, Sulut – Buntut dari aksi demo penolakan, hingga saat ini rupanya pihak perusahaan tambang emas Bulawan Daya Lestari atau PT BDL belum ada kesepakatan dengan masyarakat lingkar tambang.

PT BDL pun diduga membohongi masyarakat lingkar tambang. Pasalnya, sampai hari ini belum ada kesepakatan antara masyarakat lingkar tambang dengan PT BDL, melainkan hanya saja janji palsu.

Selain banyak memberikan harapan atau janji palsu kepada masyarakat tambang, ternyata pihak PT BDL juga tidak membayar hak tenaga kerja atau karyawan.

Bahkan, muncul dugaan selama 10 tahun CSR atau Corporate Social Responsibility PT BDL tidak jelas, padahal itu adalah tanggung jawab.

“Terkait CSR kurang lebih 10 tahun tidak jelas. Selain itu tidak ada 1 orang pun mantan karyawan yang mendapat pesangon. Bahkan, ada beberapa karyawan yang sudah bekerja 12 Tahun tidak mendapata pesangon denhan tanda terima kasih dari BDL. Memang ada beberapa orang yang mendapat tanda jasa, tapi itu bukan pesangon,” kata Vicky Ilam sebagai Ketua Aliansi Lingkar Tambang, Sabtu 3 September 2022.

Pria kelahiran Desa Mopait ini menambahkan, setelah adanya aksi demo pelonakan terhadap PT BDL yang dilakukan masyarakat lingkar tambang pada tanggal 18 Agustus 2022, langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Mopait.

Pertemuan antara Pemdes Desa Mopait dengan pihak PT BDL bersama masyarakat lingkar tambang itu pun berlangsung di balai Desa, pada tanggal 19 Agustus. Tapi, pertemuan itu rupanya belum ada kesepakatan antaran PT BDL dengan masyarakat yang menggelar aksi demo penolakan.

“Hasil tidak ada malam itu, karena pihak PT BDL yang hadir cuma HRD BDL yang katanya tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan. Tapi, HRD PT BDL malam itu berjanji dalam 1 Minggu akan menghadirkan Bos BDL agar bisa menjawab keluhan masyarakat. Tapi sampai hari ini sudah hampir 2 minggu tidak ada tanda-tanda,” ujarnya.

“Jadi sampai hari ini, terkait aksi tanggal 18 lalu belum ada kesepakatan dari pihak BDL dengan Aliansi lingkar tambang. Sampai hari ini kami masih menolak PT BDL karena belum ada keputusan, apa lagi belum ada kabar cuma janji-janji,” tambahnya.

Dengan begitu, menurut Ketua Aliansi Lingkar Tambang dan juga sebagai perwakilan masyarakat, PT BDL dinilai tidak menguntungkan masyarakat lingkar tambang.

Hal itupun langsung ditanggapi Kepala HRD PT BDL yakni Ronald Saweho. memastikan jika hal itu tidaklah benar.

Perlu saya jelaskan bahwa kami manajemen PT BDL yang baru terhitung sejak November 2021 sampai sekarang, kalau kemudian ada mantan karyawan yang tidak mendapatkan pesangon dari kami itu tidak benar.

“Mungkin yang bersangkutan bekerja sebagai karyawan pada perusahaan manajemen yang lama, sebelum kami ambil alih seluruh saham pada November 2021,” kata Ronald, saat dihubungi media ini, Sabtu 3 September.

Saat dikonfirmasi oleh Media Mitrapol, Ronald Saweho selaku Kepala HRD PT BDL menjelaskan, semenjak PT BDL berpindah tangan saham pada tahun 2021 banyaknya perubahan yang dilakukan perusahaan untuk menimalisir seberapa banyak jumlah karyawan yang bekerja dan untuk upah pekerja disini senilai, Rp 3,5 juta perbulannya.

“Adapun BPJS Ketenagakerjaan dan BPS Kesehatan Perusahaan yang tanggung itu semuanya,” kata Ronald

 

Pewarta : Chandra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.