Bareskrim Polri di Pinta Turun ke Sulut, terkait permasalahan PT BDL dan Masyarakat Lingkar pertambangan

MITRAPOL.com, Sulut – Buntut dari aksi demo penolakan, hingga saat ini rupanya pihak perusahaan tambang emas Bulawan Daya Lestari atau PT BDL belum ada kesepakatan dengan masyarakat lingkar tambang pada, Sabtu 3 Septermber 2022

PT BDL pun diduga membohongi masyarakat lingkar tambang. Pasalnya, sampai hari ini belum ada kesepakatan antara masyarakat lingkar tambang dengan PT BDL diwilayah Bolmong kecamatan Lolayan mereka hanya menjanjikan janji palsu.

“Jadi sampai hari ini, terkait aksi tanggal 18 lalu belum ada kesepakatan dari pihak BDL dengan Aliansi lingkar tambang. Sampai hari ini kami masih menolak PT BDL karena belum ada keputusan, apa lagi belum ada kabar cuma janji-janji,” tambahnya.

Dengan begitu, menurut Ketua Aliansi Lingkar Tambang dan juga sebagai perwakilan masyarakat, PT BDL dinilai tidak menguntungkan masyarakat lingkar tambang.

Hal itupun langsung ditanggapi Kepala HRD PT BDL yakni Ronald Saweho. Ronald memastikan jika hal itu tidaklah benar.

“Perlu saya jelaskan bahwa kami manajemen PT BDL yang baru terhitung sejak November 2021 sampai sekarang, kalau kemudian ada mantan karyawan yang tidak mendapatkan pesangon dri kami itu tidak benar. Mungkin yang bersangkutan bekerja sebagai karyawan pada perusahaan manajemen yang lama, sebelum kami ambil alih seluruh saham pada November 2021,” kata Ronald, saat dihubungi media ini, Sabtu 3 September.

Menurutnya, terkait hasil pertemuan setelah adanya aksi Demo penolakan terhadap PT BDL semua ada di Pemdes Mopait, sebagai penyelenggara acara pertemuan.

“Tidak ada janji pada saat pertemuan, saya bilang saya akan komunikasikan dengan Top Manajemen terkait salah satu permintaan dari pihak pendemo. Permintaan tersebut diluar 5 point, yang menjadi dasar mereka lakukan aksi damai waktu itu,” ujarnya.

“Dan acara pada waktu itu belum selesai, tapi pihak pendemo sudah keluar meninggalkan tempat pertemuan,” tambahnya.

Ketika di konfirmasi pihak media mitrapol menyinggung legalitas Pt BDL tersebut Ronald menjawab, sedang dalam pengurusan di kemeneterian LHK.

Iya Pak, untuk Legalitas perusahaan sedang kami urus di pihak kemeneterian LHK jadi sampai saat ini kami sedang menunggu legalitas tersebut,” ucap Ronald

Sedangkan sudah jelas Undang Undang bagi perusahaan yang belum melengkapi legalitas perusahaan di larang beroperasi dan bisa kena sangsi pidana, sebagaimana di atur Pada? Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009? tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan), mengatur? pertambangan? sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikian umum, eksplorasi, studi kekayaan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Kegiatan pertambangan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Akan tetapi tidak jarang juga ditemukan perusahaan tambang yang tidak memiliki izin resmi dan juga masyarakat sekitar yang melakukan kegiatan penambangan.

Hal ini jelas memiliki dampak terutama pada aspek lingkungan yang diakibatkan oleh tidak diperhatikannya aspek-aspek penting, sehingga akibat yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan tersebut.

Sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin atas benda di tanah, maka pemerintah memerlukan suatu produk hukum berupa sebuah?Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000? tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. Adapaun? ketentuan di dalamnya, antara lain, Instruksi ke tiga ayat 1, yang menyatakan bahwa menghormati hak-hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada ayat 2 menyatakan untuk mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila diperlukan melakukan tindakan represif secara hukum.

Dalam UU Pertambangan, selain mengenal adanya pertambangan tanpa izin (Illegal Mining) yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

“Jadi kami meminta pihak dari Bareskrim Mabes polri untuk segera turun ke wilayah Bolmong kecamatan Lolayan, agar kami masyarakat yang berada di wilayah lingkar pertambangan mendapatkan hak dan kewajiban kami,” Vicky Ilam

Aksi keluar ruangan itu sebagaimana disampaikan Kepala HRD PT BDL, sebelumnya beredar di media sosial Facebook. Berdasarkan postingan dalam akun Facebook dengan nama akun Vicky Ilam.

Dalam postingan itu, Vicky Ilam mengapresiasi atas respon cepat aksi tanggal 18 Agustus 2022.

“PEMDES MERESPON CEPAT AKSI KEMARIN TGL 18, luar biasa syukur mo anto. Aksi keluar ruangan itu adalah aksi sebagian kekesalan KPD PT BDL, karna TDK ada yang bisa memberi keputusan malam ini. #tolakbdl,” tulis Vicky Ilam dalam akun Facebooknya.

Hingga saat ini, Kepala Desa/Sangadi Desa Mopait belum memberikan tanggapan terkait aksi demo penolakan PT BDL.

Upaya konfirmasi terus akan dilakukan kepada pihak Pemdes Mopait dan pihak perusahaan PT BDL

 

Pewarta : Chandra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.