Pansus Pembahas Ranperda tentang Transformasi Penyelenggaraan Perpustakaan gelar rapat kerja perdana

MITRAPOL.com, Makassar Sulsel – Pansus Pembahas Ranperda tentang Transformasi Penyelenggaraan Perpustakaan menggelar Rapat Kerja Perdana. Rapat yang Pimpin Ketua Pansus Bapak Fauzi Andi Wawo, S.Sos (Fraksi PKB), menghadirkan Dr. Jayadi Nas, S.Sos, M.Si (Mewakili Gubernur) Jum’at 2 Agustus 2022 kantor DPRD Sulsel Jl. Uripsumoharjo Kota Makassar.

Adapun yang di undang dalam rapat ini, adalah Kepala Dinas Perpustakaan Prov. Sulsel, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan juga TGUPP yang dihadiri oleh Prof. Dr. Hery Tahur, SH, MH hadir pula Tim Ahli/Kelompok Pakar DPRD, Dr. H. Tadjuddin Rachman, SH, MH dan Dr. H Ramli Haba, SH, MH.

Menurut Fauzi Andi Wawo, S.Sos atau yang akrab disapa “Bang Ucik”, rapat ini merupakan amanah dari Bamus yang telah menyusun jadwal Pansus hari ini, sekaligus momentum strategis bagi kita semua dalam rangka membahas dan menyempurnakan naskah Ranperda ini.

Sebagaimana diketahui bahwa Ranperda ini sebelumnya telah melalui proses yang cukup panjang, mulai tahapan perencanaan (Propemperda), penyusunan draf naskah akademik dan ranperda, pengkajian oleh Bapemperda, pengharmonisasian oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM sampai pada pembahasan ditingkat pansus saat ini.

Rapat ini juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dengan stakeholder terkait serta seluruh anggota Pansus karena sebahagian besar Anggota Pansus bukan berasal dari Bapemperda sambung baliau.

Rapat perdana tersebut dilaksanakan ba’da sholat Jumat pukul 13.00 Wita di Ruang Rapat Komisi E berhubung rapat yang sebelumnya diagendakan di Ruang Rapat Lantai 2 di pindahkan ke ruang Komisi karena Rapat Badan Anggaran belum selesai.

Di dalam rapat Fauzi menyampaikan bahwa semangat dan upaya untuk melakukan penatalaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan agar Perpustakaan dapat berjalan dengan baik, selama ini telah dilakukan oleh teman-teman di Dinas Perpustakaan.

Namun tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan khususnya berkait dengan regulasi yang ada, sehingga ini dipandang sebagai sebuah kelemahan dan belum cukup untuk Pemerintah Provinsi melaksanakan fungsinya hingga ke daerah-daerah.

Dengan demikian hadirnya Perda ini akan mendorong dan memberi solusi atas permasalah tersebut. Kami di DPRD, tentunya sebagai wakil rakyat memiliki beban moral dan konstitusional agar perda ini nantinya memiliki perspektif publik yang cukup kuat, sehingga dengan hadirnya perda ini masyarakat dan pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan dapat merasakan langsung manfaatnya.

Melalui rapat kerja kali ini, tentunya kita ingin mendengar lebih banyak apa yang menjadi permasalahan-pemasalah yang alami oleh penyelenggara urusan perpustakaan, sehingga kita sama-sama bisa mendiskusikan dan menyempurnakan norma yang ada didalam rancangan perda ini sambung beliau.

Rapat ditutup pukul 15.12 Wita dan pembahasan Pansus akan dilanjutkan dengan Konsultasi bersama Kepala Perpustakaan RI yang diagendakan hari Senin 5 September 2022 di Jakarta.

 

 

Pewarta : Ali Ghugunk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.