Warga Barurejo Surati Penegak Hukum Terkait Proses Hukum Galian C Illegal

MITRAPOL.com, Banyuwangi Jatim – Maraknya penambangan pasir galian C Illegal di Kabupaten Banyuwangi telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang berujung pada pelaporan kepihak yang berwajib.

Begitu juga Langkah yang ditempuh warga Desa Barurejo Kecamatan Siliragung yang telah melaporkan kasus penambangan pasir Illegal di daerahnya ke pihak yang berwajib pada tahun 2020 lalu dan kasus ini sudah berjalan cukup lama namun belum ada kejelasan dari pihak Polresta Banyuwangi terhadap pelapor.

Hadi Mulyono selaku perwakilan pelapor warga Desa Barurejo Kecamatan Siliragung saat dikonfirmasi Media Mitrapol mengatakan “Saya dan dua teman yang didampingi oleh LSM pada hari selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam dua siang mendatangi Pidsus Polresta Banyuwangi untuk mempertanyakan kasus penambangan pasir yang kami dilaporkan pada tahun 2020 yang lalu namun sayangnya kami belum bisa bertemu dengan Kanit Pidsus dikarenakan Kanit Pidsus masih ada agenda acara diluar sehingga kami hanya menyerahkan sepucuk surat,” kata Hadi Mulyono.

Dia menyatakan, “Tujuan kami mendatangi Kanit Pitsus tadi adalah dalam rangka mendesak agar proses hukum tetap dilanjutkan untuk memberikan efek jera kepada terlapor berinisial FR, karena masyarakat sudah resah, kalau tidak ditegasi secara hukum maka penambangan pasir didaerah kami terus marak dan mungkin akan lebih marak lagi dari sebelumnya, dan ini fakta, buktinya sampai sekarang FR masih melakukan aksi penambangan Illegal,” tegas Hadi Mulyono.

Dan perlu diketahui sambung Hadi Mulyono, “kasus penambangan pasir Barurejo ini sempat ramai, karena setelah perwakilan warga ini melapor ke Polda Jatim pada tahun 2020 yang lalu, akhirnya Polda Jatim turun lapangan dan menyegel TKP dengan memasang police line pada alat alat berat yang ada di lokasi penambangan yang digunakan untuk pengerukan pasir. Tidak hanya berhenti di penyegelan TKP, namun proses hukumnya tetap dilanjutkan.

“Sebagai bukti kasus ini serius dilanjutkan pihak Polda Jatim melimpahkan proses penyidikannya ke Polresta Banyuwangi yang setelah itu terbit Laporan polisi Nomor : LP.A/B/III/2020/JATIM tertanggal 18 Februari 2020 tentang dugaan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR, atau IUPK sebagaimaa dimaksud dalam pasal 158 UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan,” cetus Hadi Mulyono.

Hadi Mulyono juga sempat jelaskan bahwa pihak penyidik sendiri sudah meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan yang ditandai dengan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP). Dan saat ini berkas perkaranya sudah P21 (lengkap) atas nama terlapor FR. Yang diketahui terlapor FR ini adalah bos besar pengusaha tambang pasir yang penghasilannya sudah puluhan juta rupiah perharinya.

“Meskipun demikian Hadi Mulyono dan kawan kawan sebagai pembawa aspirasi warga tidak menyurutkan langkahnya untuk membawa kasus ini sampai di Pengadilan demi mewujudkan masyarakat didaerahnya agar bisa Kembali menjalani kehidupannya dengan tentram dan damai,” jelas Hadi Mulyono.

Bahwa surat yang kami serahkan tadi kepada Pitsus kata Hadi Mulyono pada intinya mendesak agar kasus hukum penambangan pasir Illegal yang telah dilaporkannya segera dipercepat proses hukumnya karena kasusnya sudah lama.

 

Pewarta : Tim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.