Masalah perizinan pertambangan PT. BDL Bolmong mendapat tanggapan dari berbagai pihak

MITRAPOL.com, Manado Sulut – Bertempat di Kedai Kopi Korot, Kamis (8/9/22) Kepala HRD PT BDL Ronald Saweho kepada awak media mitrapol memberikan keterangannya klarifikasi terkait keberadaan PT. BDL.

Dalam pertemuan ini, Ronald Saweho mengakui bahwa PT. BDL belum mengantongi perpanjangan PPKH, dalam hal ini masi dalam pengurusan,”Kami pihak BDL belum melakukan aktifitas eksploitasi, jadi tidak benar informasi yang menyatakan BDL suda beroperasi. Kami dari pihak PT BDL taat hukum,” tegasnya.

“Kami saat ini masi terkonsentrasi pengurusan perpanjangan izin dan belum melakukan aktifitas dilokasi BDL,” jelasnya.

Ronald menambahkan, Jika ada aktifitas dilokasi pertambangan di wilayah BDL itu bukan dari pihak kami tapi itu dari kelompok Ju masyarakat dan kami telah beberapa kali mengimbau agar tidak melakukan aktifitas dilokasi tersebut.

Sementara, Kadis ESDM Provinsi Sulawesi Utara Fransiscus Maindoka, saat dikonfirmasi via seluler membenarkan bahwa ada satu ijin lagi yang harus di lengkapi oleh pihak BDL, yaitu ijin PPKH (Pinjam Pakai Kawasan Hutan)

Di tempat tepisah, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi LP2KP Rahmat Mokoginta meminta kepada pihak-pihak terkait agar meninjau kembali kelayakan penerbitan Izin PPKH sekaligus membekukan IUP di PT BDL.

Lanjutnya,”Dalam hal ini sangat dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten maupun Provinsi dan Kementerian untuk melakukan kewenangan sesuai aturan yang berlaku, pembinaan dan pengawasan harus dilakukan berdasarkan pedoman dan standar yang baku serta sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup,” pungkas Rahmat.

 

Pewarta : Chandra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.