10 Bulan Gaji belum dibayarkan, Gabungan AAPDB Demo Pemkab Lampung Timur

MITRAPOL.com, Lampung Timur – Ada ratusan perangkat desa tergabung dalam Aliansi Aparatur Pemerintahan Desa Bersatu (AAPDB) dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur, melakukan aksi demo didepan Kantor Bupati Lampung Timur, Senin (12/09/2022).

Penyebab dari aksi demo yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah desa di Kabupaten Lampung Timur, adalah belum dibayarkannya gaji selama beberapa bulan terakhir. Oleh sebab itu, dengan melakukan demo dan orasi juga mengajukan beberapa tuntutan yang di tulis dalam pernyataan sikap.

1. Agar Bupati Lampung Timur melaksanakan Peraturan Bupati Lampung Timur No. 02 Th 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 9ADD ) Tahun 2022 .

2. Segera dibayarkan kewajiban SILTAP secara penuh selama 6 bulan.

3. Segera dikeluarkan No Induk Perangkat Desa ( NIPD ).

Dalam orasinya, Ibrahim Restusaka selaku Koordinator aksi menyampaikan, bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus menyikapi tentang problematika yang ada pada saat ini.

“Sangatlah timpang dari berbagai aspek bahkan banyak terjadi isu yang berkembang pada tatanan kami yang sangat tak elok didengar. Seharusnya sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola sistem pemerintahan alangkah sangat baik dan bijaknya pemerintah itu,” ungkap Ibrahim, Senin (12/9 ).

Pihaknya berharap, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dapat merealisasilkan semua tuntutan tersebut. Mengingat hanya gaji perangkat desa tersebut yang di harapkan tanpa ada penghasilan lain.

“Seharusnya, pemerintah dapat nengayomi dan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya. Sebagai pelindung dan pengayom pada kelompoknya dan berpihak kepada kepentingan politik semata demi suatu tujuan pribadi. Kami berharap gaji tahun ini di bayar secara penuh. Apalagi selaku perangkat desa hanya itu yang di harapkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak ada seseran lain seperti proyek,” harapnya.

Sementara itu, Tarmizi selaku Asisten satu mewakili pemerintah Kabupaten Lampung Timur, menjelaskan bahwa terkait SILTAP telah di anggarkan dan dalam tahap proses.

” Pada tahun ini anggaran untuk SILTAP telah kita anggarkan dalam anggaran perubahan selama 12 bulan. Karena kita masih punya tunggakan Siltap pada tahun 2021 kemungkinan pada tahun ini hanya bisa terbayar 9 bulan atau tiga triwulan saja,” jelas Tarmizi.

Selanjutnya, merasa tak mendapatkan tanggapan dan respon yang baik. Ratusan perangkat desa bergerak menuju kantor DPRD Lampung Timur.

 

 

Pewarta : MM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.