Gaji SILTAP tertunda, Dawam dipanggil Irjen Kemendagri, Ali Johan Arif : Ini salah satu ketidakcermatan Pemkab

Ali Johan Arif, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, saat diwawancarai media.

MITRAPOL.com, Lampung Timur Usai didemo, akhirnya Bupati Lampung Timur, Dawam Rahardjo dipanggil secara resmi oleh Inspektur Jendral Kementeriaan Dalam Negeri Republik Indonesia. Informasi resmi tersebut telah menyebar di medsos yang tertuang dalam surat resmi Nomor 005/2467/IJ dan di tanda tangani oleh pihak Kemendagri.

Selain itu, adanya surat pemanggilan tersebut dibenarkan oleh Ketua DPRD Lampung Timur, Ali Johan Arif dalam keterangan pers bersama awak media.

“Jadi, saya juga baru tau pagi hari ini kebenarannya surat ke Bupati Lampung Timur, untuk mengklarifikasi berkenaan dengan penghasilan tetap perangkat desa di Kabupaten Lampung Timur, yang belum terbayarkan,” ucap Ali Johan kepada sejumlah awak media, Kamis (15/9).

Bahkan, ia juga mengakui jika surat pemanggilan dari Irjen Kemendagri kepada Bupati Dawam Rahardjo ditembusi kepada dirinya,

“Memang, surat itu saya baru baca tembusannya kepada Gubernur Lampung dan Ketua DPRD Lampung Timur. Artinya, Bupati Lampung Timur diminta untuk menghadap ke kementerian dalam negeri untuk menjelaskan belum terbayarnya penghasilan tetap perangkat desa tersebut, hanya itu,” akuinya.

Selanjutnya, Ali Johan juga menjelaskan tentang jadwal waktu pemanggilan sang Bupati Lampung Timur, oleh Irjen Kemendagri RI.

“Hari Jumat pemanggilannya, (16 September 2022 ) ,” jelas Johan.

Mengulas banyaknya persoalan – persoalan saat ini yang ada di Kabupaten Lampung Timur, yang belum terselesaikan dan muncul polemik baru. Sehingga membuat hati sebagian masyarakat sangat kecewa terhadap pihak pemkab.

Bagaimana tidak, disaat para perangkat desa dari seluruh Lampung Timur, berdemo untuk meminta tunggakan gaji yang selama ini belum dibayarkan dan pihak pemkab beralasan difisit anggaran. Justru, sang Bupati menganggarkan dana hingga miliaran untuk membangun sejumlah fasilitas mewah di lingkungan Rumah Dinas.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Lampung Timur, Ali Johan Arif menjelaskan kepada sejumlah awak media tentang adanya pembangunan sejumlah fasilitas mewah dengan anggaran hingga miliaran di lingkungan Rumah Dinas Bupati Lampung Timur. Ia menilai, ada kesalahan dan kelalaian oleh pihak pemkab Lampung Timur, didalam penyusunan anggaran.

“Pada saat kita menyusun anggaran, APBD itu memang sudah melalui perencanaan. Termasuk SILTAP itu, cuma sedikit ada kelalaian. Karena mereka memasang itu, ada sebagian akan dipasang di perubahan. Nah, ini salah satu ketidakcermatan pemerintah daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut,”Kalau perubahan itu disahkan dibulan Juli, mungkin tidak terjadi penunggakan. Kami sebagai DPRD sudah mengingatkan. Dari bulan empat sudah ingatkan supaya bulan Juni itu. Supaya penataan perubahan segera dilaksanakan. Karena salah satu kewajiban-kewajiban seperti SILTAP, ini harus kita selesaikan. Dari mereka sendiri molor-molor, akhirnya sampai di Bulan tertentu, perubahan belum disyakan. Sementara pembayaran siltap, uangnya belum dianggarkan, inilah salah satu kelemahan,” tutup Ali Johan.

 

 

Pewarta : MM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.