Terkait TKK yang akan di Hapus Pemerintah Pusat, Ketua DPRD Kota Bekasi, Minta Pemkot Bekasi Segera Lakukan Kajian

MITRAPOL.com, KOTA BEKASI – Terkait Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang akan dihapus Pemerintah pusat, DPRD Kota Bekasi melalui Ketuanya, H.M. Saifuddaulah SH MH, MpdI, belum lama ini meminta Pemkot Bekasi segera melakukan kajian dan analisis kebutuhan pegawainya. (18/09/2022)

“Melalui PP No 49 Tahun 2018, setiap pemerintah daerah diberi tenggat waktu hingga akhir 2023 untuk menyesuaikan sesuai ketentuan. “Masih ada satu tahun kerja. Pemkot harus segera melakukan kajian analisis atas beban kerja dan jabatan bagi kebutuhan pegawai di Pemkot Bekasi,” ujar Saifuddaulah.

Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) yakni menghapus status TKK. Mulai 2023 mendatang hanya ada dua jenis ASN, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan akan dipenuhi melalui tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.

Saifuddaulah memaparkan berdasarkan data Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) bahwa saat ini Pemkot Bekasi memiliki Pegawai TKK sekitar 13.800 orang. Sedangkan ASN di Kota Bekasi berjumlah 10.600 lebih. Jumlah tenaga kerja kontrak yang paling banyak ditempatkan berada di Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Pemkot harus memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum TKK di Kota Bekasi. Di antaranya tenaga pendidik atau guru honorer yang telah memberikan kontribusi dalam mencerdasan anak bangsa di Kota Bekasi,” kata politikus PKS ini.

Karena itu, dia meminta Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto segera memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) untuk mendata dan melakukan evaluasi terkait kinerja TKK.

“Saya kira setiap dinas harus mendata TKK. BKPPD sebagai leading sector harus fokus terkait alih fungsi TKK. Jadi Plt harus segera perintahkan dinas terkait untuk menganalisa dan dipersiapkan dari sekarang,”ujar Saifuddaulah. Dia mendukung Pemkot Bekasi yang menegaskan tidak ada lagi pengangkatan TKK pada tahun 2022 ini. Kemudian, mendorong Pemkot segera menindaklanjuti instruksi Kemenpan RB terkait rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Harapannya agar semua tenaga kontrak yang berkualitas bisa ikut menjadi PPPK. Sehingga ke depan mereka benar-benar menjadi abdi negara yang berkinerja baik dan melayani masyarakat,” katanya. (ADK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *