Polisi Ungkap Kasus Penyalahgunaan Gas Elpiji 3 Kg, Puluhan Tabung Disita

MITRAPOL.com, Tangerang – Unit Reskrim Polsek Cisauk Polres Tangerang Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan gas elpiji 3 Kg, di wilayah hukum Polsek Cisauk Polres Tangerang Selatan. Gas subsidi 3 Kg dari pemerintah itu dipindahkan ke ukuran 12 Kg. dengan cara disuntikkan.

Kapolsek Cisauk AKP Syabillah Putri Ramadhani didampingi Kanit Reskrim Iptu Margana menjelaskan bahwa kasus tersebut ditemukan di Kp. Kademangan RT. 005/002 Kel. Kademangan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan

“Sementara ada dua orang yang sudah diamankan WK (25) dan MA (27), keduanya diduga sebagai tersangka,” ujar dia dalam konferensi pers di halaman Mako Polsek Cisauk, Kabupaten Tangerang pada Kamis, 22 September 2022.

Adapun peran kedua tersangka adalah WK (25) berperan sebagai dokter yang menyuntikkan dari tabung gas subsidi 3 kilogram, ketabung non subsidi 12 Kilogram dengan menggunakan selang regulator yang sudah dimodifikasi. Sementara MA (27) Berperan sebagai asisten yang mempersiapkan tabung – tabung yang akan dipindahkan atau disuntikkan.

Dari hasil pengungkapan tersebut polisi mengamankan barang bukti berupa total 36 tabung gas elpiji subsidi ukuran 3 kilogram, ada juga yang sudah dipindahkan dari tabung 3 kilogram, menjadi tabung 12 kilogram, sebanyak 34 tabung dengan jumlah total 70 tabung. Barang bukti lainnya ada 6 selang regulator yang sudah dimodifikasi.

Untuk modusnya, AKP Syabillah melanjutkan, para pelaku melakukan pemindahan melalui penyuntikan. Jadi isi tabung gas elpiji subsidi yang berwarna hijau itu dipindahkan dengan cara disuntikkan ke gas elpiji non subsidi dengan ukuran 12 kilogram, dengan menggunakan selang regulator yang sudah dimodifikasi.

“Selanjutnya tabung gas elpiji yang non subsidi tersebut yang ukuran 12 kilogram, dijual dengan harga normal dipasaran,” kata AKP Syabillah.

Untuk keuntungan yang diperoleh terduga tersangka, Syabillah berujar, masih dilakukan pendalaman, karena kasusnya baru terungkap. Tersangka juga akan dijerat dengan pasal Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan atau Pasal 8 ayat 1 Huruf a dan huruf b, Pasal 62 ayat 1 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan atau pasal 32 ayat 2 dan atau pasal 30 UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

“Dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan atau denda Rp 60 Milyar,” tutur Syabillah. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.