Pertanyakan Fungsi Intelijen di Aceh, Nama Presiden Jokowi Disebut-sebut

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Fungsi Intelijen di Aceh terkait pemberantasan dugaan mafia minyak menjadi sorotan.

Selama ini, para mafia minyak dinilai begitu bebas menyalurkan minyak secara ilegal untuk aktivitas pertambangan emas ilegal maupun perambahan hutan.

Kepala Mitrapol Aceh, Teuku Indra Yoesdiansyah, SKM., SH., mengatakan, tidak mungkin ada aktivitas tambang emas ilegal dan perambahan hutan secara besar-besaran di hutan Aceh, jika tidak ada mafia minyak.

Teuku Indra menilai, banyaknya aktivitas penambangan emas ilegal dan perambahan hutan tersebut, akibat kurangnya fungsi intelijen dalam mengantisipasi beredarnya minyak secara ilegal melalui para mafia yang merajalela di bumi Aceh.

“Dengan adanya mafia minyak yang selalu menyalurkan minyak secara ilegal kepada para penambang emas ilegal maupun para perambah hutan tersebut, aktivitas ilegal yang merusak alam Aceh terus terjadi,” katanya, Kamis 17 November 2022.

Teuku Indra juga menyakini, banjir yang melanda beberapa daerah di Aceh tidak terlepas dari aktivitas perambahan hutan “gila-gilaan”, seperti yang terjadi di Aceh baru – baru ini, disebutnya akibat aktivitas pengrusakan hutan yang terkesan dibiarkan.

Wartawan Mitrapol juga mendapatkan informasi dan data-data terkait aktivitas galian C ilegal dan perambahan hutan yang terjadi di hampir 23 kabupaten/kota di Aceh, beberapa diantaranya juga terdapat aktivitas penambangan emas ilegal dan sumur minyak ilegal.

“Diperkirakan kerugian negara akibat aktivitas tersebut hingga puluhan miliar setiap bulannya. Seharusnya ini menjadi atensi khusus dari pihak intelijen, karena merupakan atensi langsung dari Bapak Presiden Jokowi,” katanya.

Kepala Mitrapol Aceh menuturkan, sumber bumi yang dikeruk oleh para mafia itu selama ini merupakan cadangan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat, khususnya untuk masyarakat di daerahnya masing-masing, yang belum dikelola oleh Negara.

Jika ini terus bocor, kata Teuku Indra, maka pasti akan menghambat program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
Selaku Kaperwil Mitrapol Aceh, Ia mendesak Aparat intelijen bekerja maksimal.

“Saya mendesak Aparat intelijen yang bertugas di Aceh untuk benar-benar secara maksimal bekerja agar mafia minyak dapat diberantas, sehingga dapat dipastikan semua alat berat dan mesin yang digunakan untuk bekerja di lokasi tambang emas ilegal, dapat diputus mata rantainya dengan menghentikan peredaran minyak ilegal,” tegasnya.

Solusi yang ditawarkan tersebut, menurut Teuku Indra merupakan cara cepat Aparat Penegak hukum dalam menghentikan semua aktivitas tambang emas ilegal dan perambahan hutan yang telah merugikan Tanah Serambi Mekkah. Selain itu juga lebih hemat biaya dan kurang resiko.

“Yang kita tawarkan adalah solusi kongkrit agar tidak ada alasan bahwa kekurangan personel, kekurangan pendanaan, resiko dan sebagainya, jadi jalan cepat yang kita tawarkan, putuskan mata rantainya dengan mendeteksi dini dan menggagalkan serta menangkap para mafia minyak,” ungkap Kaperwil Mitrapol Aceh.

Hasil investigasi Mitrapol Aceh, terdapat bunker – bunker khusus yang dibangun untuk menampung minyak ilegal dalam menjalankan aktivitas tambang emas ilegal maupun perambahan hutan.

“Kami saja mengetahui informasi ini, masak Aparat Penegak hukum tidak tau, ini menjadi tanda tanya di benak masyarakat,” tambahnya.

Teuku Indra melanjutkan, jika nanti saat Penegakan hukum di lapangan ternyata ditemukan ada oknum Aparat negara yang terlibat, hal itu kan bisa dikoordinasikan kepada Propam atau POM TNI.

“Saya juga berharap adanya sinergitas antara TNI-Polri dalam memberantas aktivitas ilegal tersebut, jangan pula nanti kita dapat informasi ada sinergitas TNI – Polri malah di manfaatkan oleh para oknum untuk berbuat salah, oleh karena itu kami dari Media Mitrapol mendesak agar Propam dan POM TNI untuk benar – benar dapat mengawasi anggotanya dalam bekerja di lapangan secara ketat. Kami dari Mitrapol siap mendukung TNI-Polri dalam menjalankan tugas Negara,” ucapnya.

Teuku Indra juga menjelaskan, Intelijen yang bekerja di Aceh sebenarnya sangat lengkap, dari kalangan Polisi ada intelijen dari Polsek, Polres hingga Polda, dari TNI ada dari Koramil, Kodim sampai Kodam, ada juga intelijen negara lainnya seperti BIN, BAIS, dan Laksus.

“Harusnya bisa mencegah dan menghentikan mafia minyak yang menyuplai minyak ilegal untuk mendukung aktivitas tambang emas ilegal, galian C ilegal, perambahan hutan ilegal, bahkan untuk sumur minyak ilegal , yang jelas itu semua melanggar hukum dan merugikan negara,” harapnya.

“Selaku mitra kerja TNI – Polri, kami sangat siap untuk bersinergi dan membuka ruang kerjasama informasi yang kami dapatkan di lapangan,” sambungnya.

Bukan itu saja, Teuku Indra juga menyampaikan, jika intelijen tidak mampu mendeteksi dan memberantas peredaran minyak ilegal di Aceh, bagaimana caranya mendeteksi jika ada upaya makar dari oknum tertentu yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

“Ini bisa membuat publik kehilangan kepercayaan kepada intelijen dalam bekerja, karana itu saya mendukung fungsi intelijen harus diperkuat, dan fungsi intelijen tidak boleh di intervensi oleh kekuasaan manapun, karena intelijen mata dan kupingnya Negara yang harus bekerja secara profesional dan bersih tanpa ada pengaruh dan tekanan dari pihak mana pun,” tandasnya.

Teuku Indra mengharapkan, informasi yang diterima wartawan Mitrapol dari masyarakat itu tidak di sia-siakan oleh intelijen guna memberantas para mafia, baik mafia minyak, mafia tambang, galian C dan mafia kayu,”Intelijen Negara kita harus kuat dan bersih serta tidak boleh kalah dengan para mafia,” tutupnya tegas.

 

Pewarta : Hidayat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *